Sonora.ID – Sistem pemerintahan merupakan salah satu komponen penting bagi setiap negara di dunia. Kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer.

Pemilihan sistem pemerintahan di suatu negara biasanya berdasarkan kesepakatan bersama yang disesuaikan dengan karakteristik negaranya.

Melansir dari Kompas.com, Hukum tata negara membagi pengertian sistem pemerintahan ke dalam arti luas dan sempit.

Sistem pemerintahan dalam arti luas adalah tatanan yang berupa struktur dari suatu negara dengan menitikberatkan pada hubungan antara negara dengan rakyat.

Baca Juga: 9 Ciri-Ciri Demokrasi Liberal, Pernah Berlangsung di Indonesia!

Sementara itu, sistem pemerintahan dalam arti sempit adalah struktur pemerintahan yang bertitik tolak dari hubungan sebagian organ negara di tingkat pusat.

Di dunia ini ada banyak bentuk sistem pemerintahan, salah satunya adalah sistem pemerintahan parlementer.

Lantas, apa itu sistem pemerintahan parlementer?

Sistem pemerintahan parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif bertanggung jawab langsung kepada badan legislatif.

Kelangsungan kekuasaan eksekutif sangat bergantung pada kepercayaan dan dukungan mayoritas suara di badan legislatif.

Setiap kali eksekutif kehilangan kepercayaan dan dukungan dari badan legislatif seperti karena mosi tidak percaya, maka eksekutif akan jatuh dengan cara mengembalikan mandat kepada kepala negara yaitu raja, ratu, presiden, kaisar, atau sultan.

Sistem parlementer berkambang di Inggris sejak lebih dari 250 - 300 tahun lalu. Oleh karena itu, Inggris sering disebut sebagai ibu dari sistem parlementer atau mother of parliaments.

Apa saja ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer?

Baca Juga: Bagaimana Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945? Simak Penjelasannya Berikut Ini!

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer

Berikut ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer:

1. Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan presiden atau raja sebagai kepala negara.
2. Kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlemen.
3. Kabinet dibentuk sebagai suatu kesatuan dengan tanggung jawab kolektif di bawah perdana menteri.
4. Kabinet mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum priode kerjanya berakhir.
5. Setiap anggota kabinet adalah anggota parlemen yang terpilih.
6. Kepala Pemerintahan yaitu perdana menteri tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi hanya dipilih menjadi salah seorang anggota parlemen.
7. Adanya pemisahan yang tegas antara kepala negara dengan kepala pemerintahan.

Sebagai mother of parliaments, kekuasaan kepala pemerintahan berada di tangan perdana menteri, sedangkan kekuasaan kepala negara tetap berada di tangan ratu.

Itu dia pembahasan mengenai ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer.

Semoga bermanfaat!

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.