Banjarmasin, Sonora.ID – Meski bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan di bidang ketenagakerjaan, rupanya kinerja Balai Pengawasan Ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan masih belum dapat optimal.

Tak hanya dari segi anggaran yang terbilang minim, mereka pun masih belum punya kendaraan operasional untuk menunjang pengawasan ke lokasi perusahaan.

Hal itu semakin diperparah dengan jumlah tenaga pengawas yang hanya berjumlah total 41 orang yang terbagi di empat wilayah balai.

Jumlah tersebut tentu sangat tidak ideal, apalagi perusahaan yang ada di provinsi ini dan terdaftar sudah mencapai 10 ribu lebih.

“Kalau kita bicara ideal, satu tenaga pengawas itu mengawasi 50 perusahaan,” tutur Irfan Sayuti, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan.

Dengan kondisi yang ada saat ini, berarti satu pengawas mau tidak mau harus mengawasi hampir 250 perusahaan.

Irfan mengakui bahwa minimnya anggaran yang ada di instansinya sangat berdampak pada pemenuhan tenaga pengawas di Balai Pengawasan Ketenagakerjaan. Selain tentunya juga terpengaruh banyaknya PNS yang pensiun.

“Untuk anggaran teknis di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk tahun anggaran 2023 ini hanya Rp3 miliar lebih,” ungkapnya lagi.

Baca Juga: Libur Sebulan, Ini Tugas Para Murid di Banjarmasin Selama Ramadan!

Angka itu tentu tidak akan mencukupi kebutuhan lainnya, apalagi jika harus menambah jumlah pengawas dan sarana prasarana lainnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Saifuddin, menegaskan siap memperjuangkan realiasi anggaran untuk instansi tersebut, sehingga pengawasan terhadap ketenagakerjaan di perusahaan dapat berjalan optimal.

“Kondisi ini bukan hanya dari SDM-nya, tapi sarana dan prasarana yang tidak ada. Selain itu, program-program tidak dipenuhi akibat anggaran yang belum memadai,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Bahkan dari informasi yang didapatnya, hingga saat ini, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Kalimantan Selatan belum punya mobil operasional dan masih menggunakan kendaraan pribadi para pengawas untuk ke lapangan.

Padahal tak sedikit perusahaan yang lokasinya cukup jauh dengan medan yang tidak mudah dilintasi.

Ia menambahkan, di Kota Banjarmasin yang masuk wilayah I ada sekitar tiga ribu perusahaan. Sementara di Kabupaten Tanah Bumbu ada 1.500 perusahaan yang masuk wilayah IV.

Sedangkan jumlah pengawasnya sangat minim, tanpa adanya dukungan mobil dan uang untuk operasional mereka.

“Dengan kondisi seperti itu, bisa dikatakan kalau tidak ada pengawasan. Jadi, kami minta instansi tersebut segera menyusun program dan anggaran terkait sistem pengawasan kita,” tambahnya lagi.

Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan diberikan waktu selama satu bulan ke depan untuk menyusun program dan kebutuhan anggarannya, untuk kemudian dipresentasikan kepada legislatif untuk menguatkan dukungan.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.

Baca Juga: Wali Kota Banjarmasin Dukung Pengembangan Talenta Wirausaha di Daerah