Banjarmasin, Sonora.ID - Sekitar 3.000 Kepala Keluarga (KK) di kota Banjarmasin bakal dicoret dari daftar penerima Bantuan Sosial (Bansos).

Penghapusan nama dan data tersebut dikarenakan tidak terverifikasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana mengatakan, jumlah penerima Bansos di Banjarmasin ada 8.000 KK. 

"Mereka masuk dalam kategori miskin ekstrim di Kota Banjarmasin pada tahun 2022 lalu," jelasnya kepada Smart FM Banjarmasin.

Dolly menerangkan, setelah pihaknya menyandingkan dengan DTKS, hanya 5.000 KK diantaranya yang berhak menerima Bansos.

"3.000 KK sisanya ada yang NIK ganda dan tanpa NIK," jelasnya.

Baca Juga: Serentak! Ketua Demokrat Kalsel Serahkan Berkas ke PTUN Banjarmasin

Terpisah. Rencana penghapusan ribuan KK dari daftar penerima Bansos ini turut ditanggapi oleh jajaran legislatif.

Rencananya, DPRD Kota Banjarmasin akan menggelar rapat bersama Dinas Sosial Kota Banjarmasin pada Kamis, (06/3) mendatang.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Mathari menyatakan, selain membahas terkait pertanggungjawaban Wali kota Banjarmasin, pihaknya juga bakal meminta klarifikasi terkait 3.000 ribu KK penerima bansos yang akan dicoret.

"Nanti akan kami klarifikasi terlebih dahulu nama-nama ini dan alasan pencoretan," pungkasnya.

Ia menerangkan, klaim penurunan warga miskin ekstrim dari 8.000 menjadi 5.0000 KK tidak bisa cuma mengacu pada data satu instansi saja.

"Datanya harus benar-benar diluruskan dulu dengan semua SKPD dan lembaga terkait lain," ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu membandingkan, bahwa pemko sering membeberkan ke publik adanya penurunan angka kemiskinan.

Tapi, anggaran bantuan untuk warga miskin di APBD justru tetap tinggi. Tentunya hal ini menunjukan ada yang tidak beres.

"Syukur-syukur kalau data itu benar. Kita lihat saja nanti," tutupnya.

Baca Juga: Tukin THR PNS Pemko Banjarmasin Cuma Dibayar 30 Persen dari Jumlah Total