Sonora.ID- Berikut ini adalah ulasan tentang apa saja yang menjadi makna kedaulatan rakya yang lengkap dengan pengertian dan contohnya.

Pengertian Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat adalah konsep politik yang menggambarkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara harus berasal dari rakyat.

Artinya, negara bukanlah entitas yang berdaulat, melainkan rakyat yang berdaulat. Konsep ini menekankan bahwa kebijakan politik harus didasarkan pada kehendak rakyat dan kepentingan umum.

Dalam konteks Indonesia, kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Prinsip ini menjelaskan bahwa kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dijalankan secara demokratis melalui perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, negara Indonesia dijuluki sebagai negara demokrasi.

 Baca Juga: Jelaskan! Apa Saja Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Suatu Negara

Contoh Kedaulatan Rakyat di Indonesia

1. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu contoh pengamalan kedaulatan rakyat di Indonesia. Rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di lembaga-lembaga legislatif maupun eksekutif yang ada di negara. Dalam pemilihan umum, rakyat memiliki hak suara yang sama untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka.

2. Aksi Demo

Aksi demo juga menjadi contoh lain pengamalan kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk mengekspresikan kehendak mereka dengan cara yang damai dan tidak merusak. Aksi demo seringkali diadakan untuk menuntut hak-hak yang dianggap belum terpenuhi oleh negara.

Baca Juga: Mengenal Tugas dan Wewenang MPR, Salah Satunya Melantik Presiden!

3. Hak-hak Sipil dan Politik

Hak-hak sipil dan politik merupakan salah satu bentuk pengamalan kedaulatan rakyat. Negara Indonesia memberikan hak yang sama kepada semua warganya tanpa terkecuali. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih, hak menyatakan pendapat, hak berkumpul, hak membentuk organisasi, dan hak untuk mendapat perlindungan hukum.

4. UU Desa

UU Desa merupakan produk hukum yang lahir dari kedaulatan rakyat. UU ini dibuat berdasarkan aspirasi rakyat desa yang ingin meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam UU Desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat desa untuk mengelola keuangan desa dan mengambil keputusan yang berdampak langsung pada kesejahteraan desa.

Baca Juga: Kolaborasi Bank Indonesia dan TNI AL, Jaga Kedaulatan Rupiah Lewat ERB

5. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk pengamalan kedaulatan rakyat. Dalam praktiknya, keterbukaan informasi publik memungkinkan rakyat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan terkait kebijakan negara dan pengelolaan keuangan negara. Hal ini memungkinkan rakyat untuk memantau kinerja pemerintah dan mengevaluasi kebijakan yang diambil.

Makna kedaulatan rakyat

Kedaulatan rakyat adalah prinsip politik yang penting dalam sistem demokrasi. Di Indonesia, kedaulatan rakyat menjadi land saran dari konstitusi dan menjadi landasan negara yang mengatur kekuasaan negara berada di tangan rakyat.

Konsep ini dapat diwujudkan melalui pemilihan umum, aksi demo, hak-hak sipil dan politik, serta keterbukaan informasi publik.

Pemilihan umum memungkinkan rakyat untuk memilih perwakilan mereka di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Aksi demo dapat dilakukan sebagai bentuk ekspresi rakyat dalam menuntut hak-haknya. Hak-hak sipil dan politik memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk terlibat dalam kebijakan politik.

UU Desa memberikan kewenangan kepada masyarakat desa untuk mengelola keuangan desa dan mengambil keputusan yang berdampak langsung pada kesejahteraan desa.

Keterbukaan informasi publik memungkinkan rakyat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan terkait kebijakan negara dan pengelolaan keuangan negara.

 Baca Juga: Repdem Tanggapi Keributan di Internal PDI Perjuangan

Dalam pelaksanaannya, pengamalan kedaulatan rakyat dapat menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, keterbatasan akses informasi, serta adanya intervensi kepentingan pihak-pihak tertentu dalam proses politik.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan meningkatkan keterbukaan informasi publik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan akses informasi publik.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.