Palembang, Sonora.ID – Baru-baru ini viral TikToker asal Lampung, Bima yang dilaporkan ke polisi akibat video kritikannya terhadap Pemerintah Provinsi Lampung terkait pembangunan dan pendidikan.

Pengamat Hukum Sumsel, Firman Freaddy Busroh kepada Sonora (17/04/2023) mengatakan semestinya pemerintah Provinsi Lampung menjawab kritikan dengan pembuktian.

Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berpendapat. Apa yang disampaikan Bima seharusnya menjadi koreksi pemerintah apakah yang disampaikan Bima benar adanya.

“Kritikan ini seharusnya tidak dijawab dengan mengintimidasi keluarga Bima, tetapi kepada koreksi dan pembuktian apakah yang disampaikan Bima benar atau tidak. Tidak usah buru-buru kepada upaya hukum,” ujarnya.

Apa yang disampaikan Bima adalah untuk kemajuan lampung, bukan untuk menjatuhkan.

Saat ini memang masih banyak ditemukan infrastruktur yang kurang baik, seharusnya jadi pemicu meningkatkan infrastruktur di Lampung.

Laporan ke pihak hukum terlalu prematur, seharusnya pemerintah Lampung berbicara baik-baik tapi bukan mengintimidasi, untuk menyampaikan mana yang dimaksud tidak baik.

Pemerintah segera menetapkan langkah-langkah perbaikan.

Kritik menjadi perbaikan infrastruktur di Lampung jangan langsung dilaporkan ke hukum.

Hukum adalah upaya terakhir kalau tidak ada upaya yang lebih baik.

Baca Juga: Bela Bima, Legislator PKS ini Sebut Pemerintah Lampung Mesti Bersyukur dengan Kritikan Bima

Indonesia sebagai negara demokrasi seharusnya tidak boleh anti kritik.

Kritikan tidak boleh dibungkam. Orang diperbolehkan mengkritik dan dijawab dengan pembuktian.

Bila ada intimidasi dan upaya hukum artinya Indonesia bukan negara demokrasi.

Kritik sebagai masukan kepada pemerintah jangan cepat dilaporkan.

Kecenderungan sekarang orang gampang lapor polisi padahal ada penyelesaian lain seperti restorasi, mediasi. Kritik juga untuk kebaikan pemerintah.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News