Banjarmasin, Sonora.ID – Gerakan Revolusi Hijau yang dicanangkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) pada tahun 2017, terbukti mampu mengurangi luasan lahan kritis di provinsi ini.
Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementreian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – KLHK RI, jumlah lahan kritis di Kalsel pada tahun 2013 seluas 642.580 hektar (Ha).
Kemudian jumlahnya berkurang menjadi 511.594 Ha di tahun 2018, dan di tahun 2022 menjadi 458.478 Ha.
Data ini membuktikan bahwa Gerakan Revolusi Hijau berkonttibusi positif dalam pengurangan lahan kritis, karne asejak dicanangkan, telah dilakukan penanaman dan pembagian bibit seluas 137.243 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
Melihat keberhasilan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel melalui Dinas Kehutanan, mulai membumikan Gerakan Revolusi Hijau sampai tingkat tapak yaitu di Desa.
Baca Juga: Masuk Kerja Pasca Cuti Lebaran, ASN Bolos Bakal Dikenakan SP!
Langkah awalnya dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Revolusi Hijau yang bekerjasama dengan seluruh Kabupaten/Kota.
“Pemprov Kalsel telah berkoordinasi bersama para Camat, Lurah dan Kepala Desa, untuk bersinergi membumikan Gerakan Revolusi Hijau sampai tingkat tapak yaitu di Desa,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatimatuzzahra di Banjarbaru belum lama ini.
Melalui rakor itu, pihaknya menurut perempuan yang akrab disapa Aya ini, mulai menginventarisir potensi lahan perdesa/perkelurahan untuk sasaran penanaman 5 tahun kedepan serta menginventarisir keperluan bibit di tiap desa.
“Ketersediaan data potensi dan keperluan bibit di tiap desa selama 5 tahun kedepan akan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan revolusi hijau yang akan datang dan ini akan disesuaikan dengan Rencana Umum RHL dan Rencana Induk Revolusi Hijau,” paparnya.
Pada berbagai kesempatan, lanjut Aya, Pemerintah kabupaten/Kota memberikan dukungan penuh terhadap Gerakan Revolusi Hijau dengan mengalokasikan dana desa, merencanakan untuk mengeluarkan peraturan Bupati guna mendukung kegiatan revolusi hijau.
“Alhamdulillah kita sangat didukung pemerintah kabupaten/kota,” imbuhnya.
Ditambahkan Aya, KPH siap sebagai fasilitator dan motor penggerak di tingkat tapak untuk menyukseskan Gerakan Revolusi Hijau dengan ditopang oleh ketersediaan bibit di BPTH maupun BP DAS Barito.
Baca Juga: Panas Menyengat! Nakes dan Fasyankes di Banjarmasin Disiagakan
“Mereka juga berperan dalam memulihkan dan perbaikan lingkungan gerakan revolusi hijau secara ekonomi memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Gerakan Revolusi Hijau merupakan langkah besar Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya memperbaiki kualitas lingkungan hidup, meningkatkan tutupan lahan bervegetasi, menurunkan tingkat kekritisan lahan, meningkatkan produktivitas lahan melalui kegiatan penanaman pohon.