3. Otonomi Daerah
Otonomi daerah sebagai salah satu agenda untuk melakukan reformasi sehingga semua daerah dapat melakukan perkembangan daerahnya sendiri guna untuk meratakan pembangunan dan juga kesejahteraan.
Sebelumnya di masa orde baru, Soeharto hanya berfokus mengembangkan pulau Jawa.
Dengan adanya reformasi, diharapkan dapat membuka kesempatan untuk daerah-daerah mengembangkan otonomi daerahnya.
4. Menghapus Dwifungsi ABRI
Sebelum menjadi Presiden, Soeharto diketahui menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).
Setelah ditetapkan sebagai Presiden, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau dikenal dengan ABRI memiliki dua fungsi yaitu fungsi keamanan dan juga fungsi sosial politik.
Dwifungsi ini menimbulkan masalah karena ABRI disebut sebagai kekuatan besar yang tidak memihak rakyat.
Karena itulah, pada agenda reformasi, rakyat menuntut penghapusan dwifungsi ABRI.
5. Menghapuskan Korupsi, Kolusi, Nepotisme
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto terjadi KKN besar-besaran yang di mana menyebabkan Indonesia tidak lagi berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.
6. Menegakkan Supremasi Hukum
Pada masa pemerintahan Orde Baru, hukum yang dibuat justru hanya untuk menghukum rakyat itu sendiri.
Sementara para penguasa dapat melakukan hal yang sesuai dengan keinginannya sendiri.
Demikian ulasan tentang 6 agenda reformasi 1998 yang menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia.
Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News