Sonora.ID - Indonesia Emas pada 2045 menuntut ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan mampu bersaing di tengah persaingan global yang tidak lagi mengenal sekat dan batas negara.

Untuk mewujudkan SDM unggul dan kompetitif, sektor pendidikan di Indonesia dipastikan memegang peranan penting dalam mencetak generasi emas unggul dan kompetitif.

Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif (15-64 tahun), sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan diatas 65 tahun) pada periode tahun 2020-2045.

Berbagai program pun diluncurkan pemerintah lewat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menggapai tujuan mulia tersebut, termasuk dukungan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun pada Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023.

Presiden Joko Widodo pun menegaskan anggaran sebesar itu ditetapkan agar bangsa Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi dan menghadapi disrupsi teknologi.

Baca Juga: BPKP Kawal Bantuan Pemerintah Indonesia untuk Vanuatu

“Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa, " ujar Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, 16 Agustus 2022.

Sejalan dengan tujuan yang digariskan Presiden Jokowi, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim telah meluncurkan Program Merdeka Belajar yang saat ini sudah mencapai Episode ke-23. Sejumlah keberhasilan transformatif pun mulai bertahap terlihat.

Salah satunya di ajang Education World Forum (EWF) dimana Mendikbudristek Nadiem Makarim tampil menjabarkan keberhasilan kebijakan transformatif di bidang pendidikan yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek, Merdeka Belajar. Education World Forum (EWF) sendiri berlangsung di Queen Elizabeth II Centre, London, pada 10 Mei 2023.

Ditengah upaya bersama melakukan transformasi pendidikan di Indonesia, tantangan dan keberhasilannya, peran pengawasan oleh auditor internal pemerintah ternyata turut andil dan memainkan peran penting.

Salah satunya lewat peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI yang secara konsisten dan kolaboratif ikut mendukung upaya pencapaian pembangunan sektor pendidikan.

Meski diakui, sejak pandemi Covid-19 menerjang dunia termasuk Indonesia pada Maret 2020 lalu, ternyata ikut menggerus capaian peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia yang sedang bertransformasi.

Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami kondisi learning loss. Kondisi ini tercermin dari hasil Assesmen Nasional (AN) tahun 2021 yang menunjukkan sebanyak 30 provinsi memiliki tingkat literasi dan numerasi di bawah kompetensi minimum.

Baca Juga: BPKP Terbitkan dan Sosialisasi Pedoman Asesmen ESG Bagi BUMN

Kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Layar transformasi lewat kebijakan Merdeka Belajar sudah terkembang, tidak boleh dilipat kembali.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menegaskan dalam mengawal upaya peningkatan SDM Indonesia yang unggul dan berkualitas, BPKP turut melakukan pengawasan terhadap peningkatan kualitas dan pemerataan aksesibilitas pendidikan, serta pelaksanaan program vokasi.

“Pengawalan oleh BPKP akan terus kami lakukan untuk terus menjaga akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi program/kegiatan yang dilaksanakan Kemendikbudristek,” ucap Yusuf Ateh.

Ia menambahkan BPKP juga selalu siap dalam mendukung peningkatan pendidikan Indonesia.

Kolaborasi bersama seluruh pihak termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) juga diperlukan dalam mengawal pembangunan dunia pendidikan Indonesia menyongsong bonus demografi 2045.

Dukungan BPKP bagi kelanjutan transformasi sektor pendidikan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Bidang Pendidikan Tahun 2022.

Pada 14 Februari 2023 yang lalu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan Bidang Pendidikan Tahun 2022 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim di kantor Kemendikbudristek, Gedung A Lantai 2, Jalan Jenderal Soedirman, Senayan Jakarta.

Dalam sambutannya, Kepala BPKP lalu menegaskan bahwa laporan pengawasan ini merupakan upaya BPKP dalam mengawal peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Baca Juga: BPKP Selesaikan Reviu Rencana Impor Kereta

“Sepanjang tahun 2022 yang lalu, selain mengawal pemulihan ekonomi, BPKP juga turut mengawasi pembangunan sumber daya manusia yang termasuk di dalam bidang pendidikan,” ujar Ateh.

Gayung bersambut, Mendikbudristek Nadiem Makarim berjanji akan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan BPKP. Menteri yang akrab dipanggil "Mas Menteri" ini pun mengucapkan terima kasih kepada BPKP yang terus mengawal program-program di kementeriannya.

“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan hasil pengawasan BPKP sebagai bahan evaluasi di Kemendikbudristek dan laporan ini dapat membuka jalan penyempurnaan kinerja kami,” ujar Mendikbudristek

Peran pengawasan yang adaptif dan bernilai di sektor pendidikan terus berlanjut. Tahun 2023, BPKP menekankan bentuk sinergi pengawasan intern dalam mengawal akuntabilitas pendidikan di Indonesia.

Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto mengungkapkan bahwa visi Indonesia pada tahun 2045 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Salah satu bentuk mewujudkan visi tersebut adalah pengelolaan pendidikan yang berkualitas.

Untuk mendukungnya, Iwan menyebut BPKP turut mengidentifikasi adanya ketimpangan sarana prasarana pendidikan di Indonesia, baik dari segi kualitas maupun volume. Terhadap sejumlah sekolah yang rusak sedang dan berat belum tertangani, BPKP meminta pemda agar berperan lebih optimal dalam menindaklanjutinya.

"Untuk itu, sinergi dan kolaborasi antarpengawas intern menjadi hal yang perlu ditingkatkan, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), harus dapat bergerak cepat dan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui", ujar Iwan.

Baca Juga: BPKP Jaga Kepatuhan Keuangan Empat Daerah Otonomi Baru

Dalam kolaborasi pengawasan pendidikan di daerah, Iwan kemudian mencontohkan ketika melakukan uji petik sarana dan prasarana yang harus segera diperbaiki, maka harus juga melibatkan Inspektorat Daerah, ataupun Dinas Pekerjaan Umum agar saran atau rekomendasi atas permasalahan segera ditindaklanjuti.

Selain itu, evaluasi perencanaan dan penganggaran juga perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kebermanfaatan anggaran yang dikeluarkan. Dengan demikian pengawasan dapat menciptakan dampak positif dan lebih bermanfaat.

“Pengawasan internal auditor ini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing,” ucapnya.

Iwan juga menegaskan APIP juga harus lebih peka dalam mengidentifikasi risiko yang terjadi. Dalam hal ini, terkait sarana dan prasarana pendidikan, hingga memberikan atensi untuk mitigasi risikonya.

“Agar dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi, internal auditor harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep governance, manajemen risiko, maupun pengendalian intern, dan melaksanakan standar maupun manajemen pengawasan yang kita rumuskan, termasuk di sektor pendidikan,” imbuhnya.

Ditengah upaya menjaga layar Merdeka Belajar tetap berkibar, maka sudah selayaknya kolaborasi bersama menjadi kunci pengawasan transformasi pendidikan di Indonesia dalam upaya mempersiapkan generasi emas penerus bangsa. BPKP semakin konsisten melakukan fungsi pengawasan yang kolaboratif, adaptif dan bernilai demi kemajuan SDM Indonesia.

Selamat Ulang Tahun ke - 40 Tahun BPKP, Maju Terus untuk Indonesia!

Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News