Banjarmasin, Sonora.ID - Kabar gembira bagi seluruh honorer atau tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Selatan. 

Di tahun 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Kota se Kalsel, khususnya Pemko Banjarmasin bersepakat, tidak akan memberhentikan tenaga non ASN.

Dengan catatan, sepanjang peraturan yang telah ada tidak mengalami perubahan.

Kesepakatan ini diputuskan dalam Rapat Komisariat Wilayah (Rakomwil) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Kalsel, Sabtu (03/6), di Ruang Rapat Bersujud, Kantor Bupati Tanah Bumbu.

Menurut Sekretaris Daerah Banjarmasin, Ikhsan Budiman, selain tidak memberhentikan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah daerah, para Sekda kabupaten kota juga bersepakat tidak akan melakukan pengangkatan tenaga non ASN.

Lagi-lagi dengan catatan, sepanjang peraturan yang telah diterbitkan tidak mengalami perubahan. 

“Kami dan beberapa Sekda sepakat tidak akan memberhentikan tenaga honorer apabila regulasi yang ada tidak dilakukan perubahan. Kami juga bersepakat tidak akan melakukan pengangkatan tenaga honorer. Jadi satu sisi kami tidak mengangkat, tapi juga tidak melakukan pemberhentian,” ucapnya kepada Smart FM Banjarmasin, usai kegiatan Rakomwil Forsesdasi Kalsel.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto menyatakan, seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, pihaknya pun masih sangat memerlukan honorer.

"Apalagi sebelumnya tak ada pengangkatan ASN maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Kalau sampai dua atau tiga tahun seperti itu kan ada ruang. Ada yang pensiun dan sebagainya," ucapnya.

"Yang terjadi di Banjarmasin juga seperti itu. Terutama di tenaga kesehatan, pendidikan, yang betul-betul kekurangan dan tenaga teknis," tambahnya lagi.

Meski tidak ada pemberhentian terhadap honorer atau non ASN, Totok mengaku tetap merapikan data jumlah tenaga honorer yang ada. Termasuk merapikan sesuai dengan analisis jabatan.

"Dari total 5.600 honorer yang ada di Pemko Banjarmasin, akhirnya yang terverifikasi dan memang diperlukan adalah 2.513 orang," ungkapnya. 

Apabila sebanyak 2.513 itu dihilangkan, maka menurutnya akan sangat sulit.

"Makanya tetap kami pertahankan. Dari jumlah tersebut, ada dari tenaga pendidik alias guru, tenaga kesehatan (nakes), dan tenaga teknis," jelasnya.

Di sisi lain, Totok juga menekankan bahwa sejauh ini pihaknya juga sudah mengganti tenaga honorer sebelumnya dengan memakai jasa outsourcing.

"Seperti petugas kebersihan dan keamanan di lingkup Balai Kota," tutupnya.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News

Baca Juga: Warning Bagi Pelaku Usaha di Banjarmasin! Ratusan Minol Dimusnahkan