Sonora.ID - Mengapa Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang? Itu menjadi salah satu pertanyaan yang muncul dalam mata pelajaran Sejarah.

Saat masa penjajahannya di Indonesia, Jepang mengeluarkan berbagai kebijakan yang sifatnya mendukung Perang Asia Timur Raya.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan ekonomi perang, demikian dikutip dari Explore Sejarah Indonesia Jilid 2 untuk SMA/MA kelas XI oleh Dr. Abdurakhman dkk.

Jadi, secara umum, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang karena untuk mendukung kegiatan perang yang dilakukan oleh Jepang.

Baca Juga: Mengapa Pemuda Bali Melakukan Perlawanan Terhadap Jepang?

Adapun penjelasan selengkapnya mengenai mengapa Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang yakni sebagai berikut.

1. Fungsi sebagai Penyangga

Kebijakan ekonomi perang yang diterapkan oleh Jepang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai penyangga bagi kegiatan ekonomi mereka.

Artinya, ekonomi diutamakan untuk memproduksi barang-barang dan bahan pendukung perang yang dibutuhkan oleh Jepang, bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia.

Produksi minyak bumi, hasil pertambangan, dan bahan pangan ditingkatkan untuk mendukung pasukan Jepang, sementara penduduk Indonesia hanya mendapatkan sisa-sisa dari kegiatan ekonomi tersebut.

Secara prinsip, sistem ini mirip dengan sistem kolonial, namun sistem kerja paksa Jepang yang disebut romusa jauh lebih brutal daripada sistem tanam paksa kolonial Belanda.

Ciri utama dari sistem ekonomi perang adalah isolasi dari dunia luar, di mana ekonomi yang sebelumnya terbuka dan terintegrasi dengan dunia luar menjadi tertutup.

2. Pengendalian Perkebunan

Jepang mengeluarkan undang-undang No 322/1942 yang mengatur bahwa kepala militer secara langsung mengawasi perkebunan kina, karet, dan teh.

Pasalnya, Jepang hanya menganggap sedikit komoditas yang berguna untuk mendukung perang.

Sementara karet, kina, dan gula dianggap bermanfaat, kopi, teh, dan tembakau diklasifikasikan sebagai barang yang kurang berguna.

Baca Juga: Mengapa Dibentuk Barisan Pelopor oleh Pemerintah Jepang?

3. Pengawasan Sistem Pertanian

Pemerintah Jepang secara ketat mengawasi sistem pertanian di Indonesia, terutama dalam hal pengendalian harga hasil pertanian, khususnya beras.

Jepang juga mewajibkan penyerahan 30% dari hasil pertanian kepada pemerintah, 30% disimpan di lumbung desa, dan sisanya menjadi milik petani.

4. Penanaman Wajib Tanaman Perang

Pemerintah Jepang juga menerapkan penanaman wajib tanaman-tanaman yang dibutuhkan dalam perang, seperti pohon jarak.

Pohon jarak digunakan sebagai bahan bakar pesawat dan pelumas senjata.

Dijelaskan dalam buku Nippon Pengubah Sejarah oleh Arisandi, Namun, penanaman wajib ini mengakibatkan kerusakan pada tanah para petani Indonesia.

5. Penurunan Industri

Selama pendudukan Jepang, tidak hanya masalah sandang dan pangan yang muncul, tetapi juga kekurangan pakaian yang layak.

Sebelumnya, Indonesia sangat bergantung pada impor pakaian dari Belanda. Untuk mengatasi kekurangan ini, Jepang memaksa petani menanam kapas dan membuka usaha konveksi.

Namun, industri tekstil tidak dapat pulih karena pasokan kapas yang terbatas. 

6. Perubahan dalam Sektor Perbankan dan Keuangan

Jepang tetap menggunakan mata uang gulden yang merupakan peninggalan Belanda dengan tujuan menjaga stabilitas harga barang.

Beberapa bank yang dimiliki oleh Belanda dilikuidasi dan digantikan oleh bank Jepang, seperti Yokohama Ginko, Mitsui Ginko, dan Kana Ginko.

Salah satu bank, yaitu Nanpo Kaihatsu Ginko, menggantikan tugas tentara Jepang dalam mengedarkan invansion money sebagai pengganti uang Belanda.

Selama pendudukan, Jepang juga memberlakukan pajak yang tinggi, hingga 70 hingga 35 kali lipat lebih tinggi daripada pajak sebelumnya, terutama bagi keturunan Eropa dan Tionghoa.

Baca Juga: 4 Tujuan Gerakan 3A: Pembentukan, Semboyan, dan Alasan Pembubaran

Demikian tadi alasan mengapa Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang. Semoga bermanfaat!