Sonora.ID - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menerima Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono, di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Senin (05/06/2023).

Pertemuan berlangsung sekitar satu jam membahas berbagai permasalahan mulai dari urgensi pengelolaan hutan di tengah fenomena pemanasan global, masalah kelistrikan untuk mendongkrak pertumbuhan industri dan ekonomi di Indonesia timur, tema ekonomi keuangan syariah, sistem logistik nasional, hingga topik pemekaran daerah.

Nono Sampono turut mendorong, upaya Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia. Menurutnya, Indonesia bahkan perlu meningkatkan posisinya saat ini ke peringkat yang lebih baik.

Nono juga melaporkan hasil pertemuannya dengan Gubernur Bank Sentral Qatar, termasuk lawatannya ke Bahrain dan Kazakhstan.

Ia menyebut potensi Indonesia sangat besar dalam bidang ekonomi syariah, sebab Bahrain dan Kazakhstan pun bermaksud mengantisipasi perkembangan makanan halal dari negara-negara yang bukan dari negara dengan penduduk mayoritas muslim, seperti Australia, Selandia Baru, Thailand, Inggris, dan Brazil.

Baca Juga: Terima Kunjungan Kehormatan Deputi PM Australia, Wapres Harap Kerja Sama Indo-Pasifik Meningkat

“230-an ribu jemaah haji, belum termasuk umrah, makan beras dari Thailand, ayam dari Brazil. Paradoks, kenapa tidak dari kita? Ini sekaligus tantangan bagi kita dan kita perlu membangunnya. Oleh karena itu, integrasi ini penting,” ucapnya.

Untuk itu, Nono menaruh harapan terhadap rencana pengembangan Islamic Financial Center yang tengah dibangun di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 sebagai International sharia financial hub.

“Kalau ini jalan, 60-an lebih bank syariah, ditambah 320-an OJK syariah, mudah-mudahan kekuatan ini bisa diintegrasikan,” imbuh Nono.

Ia juga mengatakan, negara-negara di Timur Tengah mempunyai banyak uang, tetapi tidak memiliki pasar, sehingga potensi kerja sama dengan mereka dinilai cukup besar, khususnya Qatar. Nono pun menekankan, perlu ada payung hukum yang jelas, sebab sistem hukum yang dianut berbeda.

“Mereka menganut sistem Common Law (Inggris), sementara kita sistem Civil Law (Prancis-Belanda). Perlu ada semacam kesepakatan, karena pusatnya mereka di London. Common Law dan Civil Law, ini menjadi catatan,” ungkapnya.

Senada dengan Nono, Wapres berharap, Islamic Financial Center di PIK 2 dapat menjadi embrio bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“Kita harapkan PIK bisa jadi embrionya,” ucap Wapres.

Lebih jauh, Wapres mengemukakan, berbagai upaya pengembangan ekonomi syariah telah ditempuh pemerintah, antara lain, dengan membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di tingkat pusat dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di tingkat daerah.

“KDEKS sudah terbentuk di 16 provinsi. Ada empat fokusnya. Industri halal, itu nomor satu. Maka, kita bangun zona-zona halal, kawasan-kawasan industri halal, karena tadi, masak justru produsen halal terbesarnya bukan di kita,” ujarnya.

Baca Juga: Peluncuran AEML: Transisi Energi Semakin Nyata

Untuk menggugah minat investasi pengusaha nasional, tambah Wapres, pemerintah bahkan akan memberikan fasilitas kawasan ekonomi khusus (KEK) di kawasan-kawasan industri halal.

“Saya sudah bilang ke Menteri Keuangan, kasih fasilitas KEK. Sudah setuju. Jadi, kawasan industri halal itu nanti diberi fasilitas KEK. Itu untuk mendorong semua itu,” tuturnya.

Begitu pula kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Wapres menyatakan, pemerintah sudah mulai menjajakinya. Menteri Perdagangan, sebutnya, telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pengusaha Arab Saudi.

“Dubes Saudi Arabia ketemu juga bilang, Indonesia dengan China bagus, Arab Saudi dengan China bagus, tapi hubungan Saudi dan Indonesia kok belum terbangun. Saya bilang, ya kita mulai dari sekarang,” pungkasnya.