Namun seiring berjalannya waktu, perayaan HUT APEKSI untuk pertama kalinya digelar mulai tahun 2021 di Jakarta. Kemudian tahun 2022 di Bandar Lampung dan tahun 2023 ini Palembang mendapat giliran menjadi tuan rumah penyelenggaraan HUT ke-23 APEKSI.

"Hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, HUT APEKSI tahun ini diisi dengan seminar dan diskusi, mulai dari soal pengelolaan sampah, pertemuan kepala Bappeda kota se-Indonesia dan seminar tentang pertumbuhan ekonomi," ungkap Wali Kota Bogor ini.

Bima menambahkan, menjelang berakhirnya masa jabatan wali kota, satu hal yang ingin diperjuangkan seluruh wali kota adalah legasi. Menurutnya, begitu banyak legasi yang diukir oleh wali kota dan legasi itu akan ditinggalkan di kota masing-masing.

"Apa yang telah diukir masing-masing dengan segala legasinya, akan dikenang hingga kepemimpinan ke depan," ucapnya.

Dirinya juga mengingatkan bahwa meskipun masa jabatan para wali kota akan berakhir, namun tali silaturahmi dan persahabatan terus terjalin.

Baca Juga: 2 PIK Remaja Kota Pontanak Berhasil Sabet Penghargaan Tingkat Provinsi

"Jadi wali kota ada ujungnya, jadi gubernur ada expirednya, jadi ketua DPRD juga ada akhirnya, tetapi tali persahabatan sampai akhir hayat," tegas Bima.

Wali Kota Palembang Harnojoyo mengungkapkan rasa kebahagiaan atas dipilihnya kota berjuluk Bumi Sriwijaya ini selaku tuan rumah HUT ke-23 APEKSI.

"Dipilihnya Palembang sebagai tuan rumah tentu akan membangkitkan geliat ekonomi di kota ini," terangnya.

Dari 64 pemerintah kota anggota APEKSI yang hadir pada HUT ke-23 APEKSI, jumlah keseluruhan rombongan yang ikut serta sekitar 3.000 orang.

"Jumlah ini bukan angka yang sedikit bagi kami, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir," sebutnya.

Selain acara puncak malam syukuran, berbagai agenda kegiatan mewarnai perayaan HUT ke-23 APEKSI di Palembang. Di antaranya seminar nasional, dialog kebijakan nasional, ladies program, talkshow, job fair, olahraga dan penanaman pohon.

APEKSI merupakan sebuah organisasi yang beranggotakan 98 pemerintah kota seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, terbagi ke dalam enam Komisariat Wilayah berdasarkan wilayah.