Lana menambahkan, ada penguatan dan penambahan kewenangan LPS yaitu pemeriksaan bank dan perusahaan asuransi, Penempatan dana pada Bank Dalam Penyehatan (BDP), Pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PPP) dan Pengecualian kewenangan tertentu LPS dari UU PT, UU Perbankan dan UU Pasar Modal.

Lana juga menilai keberadaan UU ini jelas akan memberikan banyak pengaruh dan penyesuaian pada visi-misi juga penguatan SDM.

"Termasuk regulasi, infrastruktur dan sistem IT sebagai bagian transformasi selama masa transisi dan mudah-mudahan terus dinamis lima tahun ke depan," katanya.

Baca Juga: Menko PMK Jadi Bapak Asuh Anak Stunting di Kabupaten Lampung Utara

Fungsi LPS berdasarkan UU P2SK ini adalah menjamin simpanan, menjamin polis, turut aktif memelihara Stabilitas Sistem Keuangan, melakukan resolusi bank juga likuidasi perusahaan asuransi.

"Kita harus terus menanamkan awareness kepada nasabah dan masyarakat luas," imbuh Lana.

Di kesempatan yang sama, Anggota Dewan Komisioner LPS, Didik Madiyono juga memaparkan tentang Resolusi Bank khususnya dalam alur penanganan dan Penyelesaian Bank sesuai UU P2SK yaitu bank dalam pengawasan normal, bank dalam penyehatan dan bank dalam resolusi.

"Rencana resolusi ini semua bank wajib membuat resolution plan. Untuk bank yang belum ada resolusi, kita sosialiasi untuk penyusunannya. Karena mencegah kegagalan bank itu lebih baik daripada mengobati kalau gagal. Jadi pendekatan kita adalah dalam usaha penyehatan," tukas Didik.

TERKINI

20 Ucapan Hari Guru Nasional 2024 Anak SMP, Penuh Kasih dan Makna

25 November 2024 13:00 WIB

Masa Tenang Pilkada Dimulai, Bawaslu Solo Tertibkan 90 Persen Baliho

25 November 2024 12:45 WIB

Tersambar Petir Saat Memancing, Pria di Boyolali Tewas Usai Dievakuasi

25 November 2024 12:42 WIB

Lirik Lagu dan Chord Gitar 'Nina' - .Feast, Viral di TikTok!

25 November 2024 12:10 WIB