Makassar, Sonora.ID - Indonesia akan menghadapi fenomena El Nino yang diprediksi terjadi mulai dari Agustus hingga September 2023 mendatang.

Dampak dari fenomena El Nino adalah kekeringan yang berkepanjangan. Dampak tersebut juga memicu tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulsel.

Melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), antisipasi dan mitigasi dampak El Nino dirumuskan dalam rapat koordinasi yang digelar di Toraja Room Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (25/7/2023).

Rapat tersebut menghadirkan seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemadam kebakaran di 24 Kabupaten/Kota.

Baik yang telah menjadi Dinas maupun yang masih melekat dengan Satpol. Hadir pula perwakilan BMKG Makassar.

Baca Juga: Hadapi El Nino, Jokowi Minta Produksi Pertanian dan Hilirisasi Produk Pangan Ditingkatkan

Kepala Satpol PP Sulsel, Andi Arwin Azis mengatakan, fenomena kekeringan setiap tahun terjadi sehingga bukan lagi hal baru.

Dengan demikian, antisipasi terhadap dampak fenomena tersebut khususnya El Nino sudah bisa dilakukan sejak dini.

Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas maupun kompetensi petugas pemadam kebakaran (damkar) di lapangan.

"Kami akan mempersiapkan pelatihan yang difasilitasi Pemprov untuk meningkatkan kompetensi petugas damkar jangan sampe mereka hanya modal nekat," ujar Arwin.

Selain itu, pihaknya memberi penegasan terhadap perusahaan besar yang ada di wilayah tertentu untuk wajib memiliki armada damkar sendiri.

Tujuannya agar Dinas Damkar tidak terlalu dibebani potensi kebakaran yang bisa terjadi setiap saat.

Dalam rapat tersebut, kata Arwin, disepakati adanya MoU antar daerah perbatasan sesuai usulan yang disampaikan perwakilan Dinas Damkar Kabupaten/Kota.

"Nanti kami fasilitasi kerjasama antar daerah jadi tidak perlu lagi secara parsial antara kabupaten satu dengan yang lain. Tapi kita buat satu mou secara keseluruhan sudah diatur kerjasamanya. Mudah mudahan bisa dalam waktu dekat," ucapnya.

Arwin menuturkan, sejauh ini pihaknya bersama BMKG Wilayah IV Makassar telah memetakan daerah mana saja yang bakal terkena dampak El Nino secara signifikan.

Hasilnya, wilayah Selatan dan Barat diperkirakan akan terdampak lebih besar dibanding wilayah Utara seperti di Luwu Raya.

"Kita sudah lakukan pemetaan agar mengantisipasi dampak yang akan terjadi. Termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun pembalakan liar," sebutnya.

Baca Juga: BMKG Ingatkan Dampak El Nino, Ini Langkah yang Harus Dilakukan

Lebih jauh, Arwin juga mendorong daerah agar memprioritaskan pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran, sebab Pemprov hanya bisa memfasilitasi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Makassar, Mujahidin menjelaskan, secara nasional, El Nino berada pada skala lemah sampai moderate.

Adapun puncak skala moderate terjadi di bulan Agustus dan September. El Nino cukup mengurangi potensi hujan yang ada di wilayah Indonesia. Tak terkecuali di Sulawesi Selatan.

"Kita memasuki musim kemarau pasti curah hujan sedikit. Tapi belum tentu tidak ada hujan. Adanya El Nino, mengurangi curah hujan. Terutama di pesisir barat Sulsel, itu sangat rendah," jelasnya.

Menurut Mujahidin, jika biasanya hujan sudah turun pada Oktober, El Nino justru akan memperpanjang musim kemarau. Kendati demikian, pihaknya memprediksi November mendatang, El Nino akan kembali ke titik normal, sehingga pada Desember sudah masuk musim hujan.