Jika berdasarkan capaian target serapan sepanjang 2023, baru 40 persen yang telah terealisasi.

Artinya masih banyak pupuk yang belum diserap oleh petani. Kondisi ini justru berbanding terbalik dengan keluhan petani selama ini yang mengatakan ketersediaan pupuk bersubsidi kurang.

"Kita yakin kami bisa memproduksi pupuk lebih dari yang diminta pemerintah. Di Sulsel saja, stok kita ada 61.000 ton di yang bisa tersedia hingga lima pekan kedepan," paparnya.

Sementara anggota Ombudsman Republik Indonesia Yeka Hendra Fatika mengatakan jika pihaknya saat ini sedang dalam proses mentransformasi kebijakan pupuk subsidi untuk menjamin ketersediaan pupuk dalam melayani kebutuhan petani.

Dia mendorong jika program pupuk bersubsidi harus lebih dikuatkan, terutama harus banyak melayani petani.

Baca Juga: Oknum Mantan Lurah Bangun Rumah Di Atas Fasum Pemkot Makassar

Kios tani harus tersedia di tiap desa yang ada di Indonesia guna meningkatkan pelayanan penyediaan pupuk bersubsidi ini. Sejalan dengan itu, ketersediaan distributor di tiap desa juga harus diperadakan, supaya distribusi bisa lebih lancar.

Peningkatan program pupuk bersubsidi ditambahkannya tidak akan membebani keuangan pemerintah, karena tiap tahunnya pemerintah hanya menganggarkan Rp25,2 triliun untuk subsidi pupuk.

Artinya, peningkatan pelayanan sudah seharusnya perlu dilakukan dan dipastikam tidak akan menimbulkan permasalahan.

"Jika dibandingkan subsidi BBM yang dianggarkan sebesar Rp500 triliun pertahun, angka subsidi pupuk tentu jauh sekali. Jadi jangan pernah anggap kalau subsidi pupuk membebani pemerintah," paparnya.

Yeka menjelaskan, pihaknya saat ini akan terus turun bersama menangani pelayanan pupuk subsidi karena telah dimandatkan untuk melakukan pengawasan publik, terutama dalam pengawasan distribusi subsidi pertanian.

"Kami turun karena pupuk subsidi itu kan dananya APBN, diproduksi BUMN, yang lakukan distribusi adalah pelaku usaha, dan lainnya. Jadi kami perlu mengawasi ini," tuturnya.