Banjarmasin, Sonora.ID - Hingga triwulan II tahun 2023, masih ada sejumlah SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin yang serapan anggarannya masih sangat rendah.

Berdasarkan data yang diperoleh, ada 23 SKPD yang capaian keuangannya masih dibawah target. Atau dibawah 50 persen, alias masuk kategori kurang.

Enam terendah diantaranya, Bakesbangpol 13,59 persen, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 24,93 persen, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 25,29 persen.

Lalu, Dinas Pendidikan (Disdik) 28,91 persen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 29,58 persen serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 35,56 persen.

Sedangkan untuk capaian fisik, ada 24 SKPD yang dibawah 50 persen. Atau masuk dalam kategori kurang.

Baca Juga: Sarasehan di Makassar, Pupuk Kaltim dan Ombudsman RI Dukung Optimalisasi Distribusi Pupuk Subsid

Enam terendah diantaranya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 25,28 persen, Bakesbangpol 25,49 persen, serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 27,87 persen. 

Kemudian, Dinas Pendidikan (Disdik) 29,96 persen, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) 32,80 persen serta Kecamatan Banjarmasin Tengah 42,69 persen.

Hal itu mengemuka, usai digelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Realisasi Penyerapan Anggaran Triwulan II tahun 2023, di aula Kayuh Baimbai, Kamis (27/7).

"Kita minta Asisten yang membidangi untuk melakukan rapat kembali. Apa masalahnya, bahkan sampai kurang sekali," ucap Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin, saat ditemui Smart FM Banjarmasin. 

"Harus ada evaluasi khusus terhadap enam SKPD terendah itu. Kita minta Asisten melakukan treatment khusus," sambungnya.

Ibnu menyebut, ada beragam persoalan yang dihadapi SKPD. Misalnya di Bakesbangpol, yang menemui persoalan bantuan politik.

"Mereka pastikan kalau itu cair maka realisasinya akan melonjak. Misalnya juga kendala di Dinas Kesehatan, yang terkendala regulasi berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)," jelasnya.

"Untuk sementara, SKPD-SKPD yang serapan anggarannya rendah tidak kita beri izin melakukan perjalanan Dinas. Selesaikan dulu serapan anggarannya," tekannya lagi.

Meski demikian, jika dilihat dari tahun ke tahun, Ibnu mengklaim realisasi terlihat naik signifikan. Yakni 29,06 persen untuk realisasi keuangan dan fisik sebesar 32,77 persen.

"Secara keseluruhan tembus 54 persen. Bisa dilihat teman-teman SKPD bekerja, tidak menunggu-menunggu hingga bertumpuk di akhir tahun," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ibnu menambahkan, adapun enam SKPD capain keuangannya tertinggi. Yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 127,45 persen, Bagian Kesra 120,02 persen dan Satpol PP 106,02 persen.

Lalu, Bagian Prokpim 104,48 persen, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) 103,76 persen serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) 96,35 persen.

 Baca Juga: PUPR Siap Realisasikan Stadion Mattoanging Makassar, Minta Selesaikan Sengketa Lahan

Sementara enam terbaik capaian fisiknya antara lain, Bagian Kesra 163,21 persen, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 128,69 persen dan Bagian Ekosda 117,24 persen.

Kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) 109,51 persen, Satpol PP 106,15 persen dan Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) 104,64 persen.

"Sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali)) Nomor 6 Tahun 2023 pada Triwulan II target penyerapan anggaran 50 persen," pungkasnya.