Herry menuturkan, rencananya kegiatan tersebut akan dilaksanakan di 12 daerah di Indonesia.

Sejauh ini, kata Herry, baru tiga daerah yang telah terlaksana, termasuk di Sulsel.

Akan tetapi, pihaknya tidak hanya fokus pada pencegahan korupsi bidang infrastruktur.

Ada pula terkait korupsi bansos dan bidang pertanian utamanya distribusi pupuk.

Baca Juga: KPK Seharusnya Tidak Perlu Meminta Maaf atas Kasus Korupsi Kabasarnas, Ini Penjelasan Pengamat Hukum Sumsel

Senada dengan Herry, Ketua Tim 6 Satgassus TPK Polri, Harun Al Rasyid mengakui, Sulsel menjadi perhatian karena proyek infrastrukturnya bernilai cukup besar.

Selain itu, kasus yang menimpa mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah juga menjadi pertimbangan pihaknya gencar melakukan upaya pencegahan korupsi.

"Jadi ini memang program yang merupakan perintah Kapolri. Kami datang ke wilayah yang di pengalaman lalu banyak terjadi korupsi. Sehingga kami mengajak Pemda, instansi terkait seperti Dinas PU, Dinas Kesehatan yang punya anggaran besar agar bisa andil dalam upaya pencegahan korupsi," imbuhnya.

Melalui sosialisasi tersebut, pihaknya berharap para rekanan/kontraktor bisa tumbuh, namun ikut dalam proses pencegahan korupsi.

Harun menegaskan, mereka perlu diberi pemahaman tentang bahaya korupsi.

"Karena itu kita bisa saling mengingatkan, tujuannya agar tidak terjadi lagi pengalaman terdahulu. Sehingga pemda berikutnya berusaha sekuat tenaga agar potensi korupsi bisa dihindari," harapnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengklaim, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah praktek korupsi.

Baca Juga: Wawali Makassar Kunjungi Lorong Wisata, Pastikan Keberlanjutan Program

Upaya tersebut antara lain memberi apresiasi kepada Pokja berupa tambahan penghasilan (TPP) yang tinggi, membuat kebijakan kode etik serta membangun sistem e-katalog lebih kuat.

"Kebijakan ini sesuai amanat Presiden untuk memilih e-katalog dibanding lelang terbuka yang lebih aman dan transparan," pungkas Sudirman.