Menurut Cahyo Seftyono, seorang pengamat politik dari Universitas Negeri Semarang, penggunaan baliho dalam kampanye sebenarnya sah-sah saja jika dilihat dari segi strategi politik.

Namun, akan lebih baik jika baliho tersebut didesain secara edukatif dan inovatif agar lebih mempengaruhi masyarakat.

Cahyo juga mengungkapkan bahwa tujuan pemasangan baliho ini adalah untuk meningkatkan popularitas para politisi dan para penentu di balik layar menjelang pemilihan presiden 2024.

Jika strategi yang digunakan hanya sebatas tampilan visual, masyarakat berpotensi untuk merasa tidak menyukai dunia politik, terutama di tengah pandemi yang sedang berlangsung.

Penegasan Ulang:

Oleh karena itu, lebih baik jika mereka, baik melalui instruksi atau inisiatif sendiri, lebih fokus pada kesehatan bangsa.

Semua pihak seharusnya bekerja sama untuk menangani pandemi ini, bukan hanya mencari kesuksesan pribadi dalam pemilihan presiden 2024.

Contoh 2

UU Sapu Jagat Politik

Diskursus soal omnibus law yang awalnya hanya diarahkan untuk memperbaiki iklim investasi dan lapangan kerja kini merambah ke bidang politik.

Kementerian Dalam Negeri mengintroduksi UU sapu jagat (omnibus law) guna menyederhanakan sistem politik.

Gagasan itu dilontarkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, seperti dikutip Kompas, 2 Januari 2020.

Bahtiar mengatakan, pemerintah dan DPR akan menyederhanakan sistem politik dan pemerintahan dengan menggabungkan sejumlah undang-undang dalam UU sapu jagat.

Selain menghemat anggaran negara, pembentukan UU sapu jagat bidang politik memastikan munculnya pemimpin terbaik berdasarkan proses elektoral yang terukur.

Omnibus law lebih banyak dikenal dalam sistem common law seperti Amerika Serikat dan Australia.

dapun Indonesia menganut sistem civil law. Diskursus soal omnibus law diperkenalkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya memperkenalkan retorika Nawacita, dalam Sidang Umum MPR 2019.

Setelah itu, diskursus soal omnibus law menjadi magnet politik baru, mirip dengan retorika Revolusi Mental.

Ada kecenderungan UU sapu jagat yang awalnya difokuskan dalam bidang ekonomi, seperti UU Cipta Lapangan Kerja, UU Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro, serta UU Perpajakan, mulai merambah ke sektor politik.

Semangat dasar dari UU sapu jagat adalah melakukan debirokratisasi untuk mengatasi overregulasi dalam sistem hukum Indonesia.

Ada gejala atau mungkin juga malah ada alam pikir, sistem hukum yang dibangun sebagai konsensus negara demokrasi dianggap sebagai hambatan untuk mewujudkan tujuan politik elite.