Penajam, Sonora.ID - Meminimalisir pekerjaan atau konflik antara penyedia dengan pengguna, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR ) Penajam Paser Utara (PPU) berencana akan mengajukan pendamping kepada Kejaksaan Negeri (Kajari) PPU.

Pendampingan tersebut bertujuan untuk kepentingan mitigasi terhadap sejumlah kelanjutan pembangunan dan proyek yang tertunda.

Salah satunya proyek Rumah Jabatan (Rumjab) Bupati PPU. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris PUPR PPU M Ali Musthofa.

"Selain pendamping dari Kejari PPU, hal tersebut juga merupakan amanah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Guna melakukan pendampingan bersama Inspektorat untuk probity audit dan perlu pendampingan secara hukum oleh Kejari PPU," katanya, Jumat, (25/8/2023).

Sehingga, lanjutkan, apabila di tengah jalan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan klausul kontrak.

Baca Juga: Tingkatkan Kompetensi, Pranata Humas PPU Ikuti Raker se-Kaltim

PUPR sebagai pelaksana pekerjaan bisa mendapatkan hak itu. Untuk meminimalisir pekerjaan atau konflik diantara penyedia dengan PUPR sebagai pengguna.

"Selain itu juga untuk mengoptimalkan waktu pengerjaan serta meminimalisir pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Jadi, kita sama-sama mitigasi pekerjaan-pekerjaan mana yang ke depannya pekerjaan tersebut memiliki unsur dampak hukum," ujar.

Sehingga, diakhir pekerjaan nanti bisa maksimal sesuai dengan kontraktual. Mulai dari waktu, biaya dan tenaga yang sudah di schedulekan sesuai dengan pekerjaan yang di optimalkan agar tercapai dengan baik.

"Sebelum kontrak berjalan, kita masih penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Hal tersebut sudah kita sampaikan kepada teman - teman kejaksaan dan inspektorat," urainya.

Jadi, untuk pekerjaan yang mau dilelangkan tersebut sudah melalui probity audit terlebih dahulu oleh inspektorat.

Guna mengetahui di mana letak kekurangannya, klausulnya hingga aturan - aturan yang berlaku. Setelah didapatkan pemenang, dilanjutkan lagi dengan Pre Construction Meeting (PCM).

Mulai dari meeting pertama dari pekerjaan mereka untuk hadir bersama Kejari PPU dan Inspektorat untuk membahas metode pekerjaan. Di situ mereka diminta hadir sampai dengan akhir pekerjaan dan serah terima terkait masalah kontraktual.

Apabila di tengah jalan menemukan kemunduran pekerjaan atau deviasi, maka yang ikut berperan tadi berhak menanyakan masalahnya.

"Apakah karena cuaca, penyediaannya yang kurang profesional atau pemerintah sendiri yang tidak komit terhadap anggaran. Sehingga owner dan pelaksana menjadi jelas terkait penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak. Jadi kita tahu, apa sih permasalahan. Baik itu juga masalah - masalah pekerjaan yang notabene nya terkait volume dan lain sebagainya yang dibahas di tekhnis," tungkasnya.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.