Jakarta, Sonora.Id - Komisi X DPR RI menyetujui pagu definitif Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp725,8 miliar.

Dalam agenda tunggal Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas penyesuaian RKA Kementerian/Lembaga TA 2024, Komisi X DPR RI menyesalkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp383,1 miliar tidak dapat terpenuhi pada TA 2024.

Anggota Komisi X DPR RI sekaligus perwakilan dari Banggar DPR RI Sofyan Tan menyampaikan alasan belum terpenuhinya usulan tambahan anggaran dikarenakan banyaknya kebutuhan di berbagai tempat lain yang juga masih harus diakomodir oleh negara.

“Saya ikut sedih karena selama ini sudah berikhtiar untuk anggaran Perpusnas bisa tembus satu triliun, namun karena banyak sekali kebutuhan di berbagai tempat lain, hal tersebut belum bisa terealisasi,” ucapnya di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Rabu (13/9/2023).

Pada RDP ini, seluruh anggota Komisi X DPR RI yang hadir memberikan semangat kepada Perpusnas agar terus mengembangkan perpustakaan hingga ke pelosok negeri karena sejatinya perpustakaan adalah masa depan bangsa.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan pihaknya akan selalu mendukung karena dari masa ke masa Perpusnas memberikan perkembangan luar biasa meskipun dengan anggaran terbatas

“Kami meyakini Perpusnas akan tetap mampu memanfaatkan dengan maksimal anggaran ini melalui terobosan dan kinerja yang baik,” kata legislator dari Fraksi Partai Golongan Karya.

Sementara itu anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes berharap Perpusnas dapat senantiasa eksis untuk meningkatkan kecerdasan bangsa melalui program-program hebat lainnya. Dia meyakini bahwa peningkatan literasi adalah pilar dan dasar yang diperlukan untuk mencerdaskan anak bangsa.

“Saya berharap Perpusnas menjadi leading sector yang mampu mengorkestrasi berbagai pihak, baik di pusat maupun daerah, untuk bersama memperkuat program-program peningkatan literasi. Karena di tengah kondisi anggaran yang terbatas namun tanggung jawabnya sangat besar, dibutuhkan sebuah upaya strategis yaitu menguatkan kolaborasi dan sinergi,” ungkapnya.

Di era digital ini, legislator Fraksi Demokrat Dede Yusuf menginginkan Perpusnas fokus meningkatkan literasi dengan memanfaatkan pendekatan digitalisasi, contohnya dengan menempatkan lebih banyak pojok baca digital di daerah.

Selain itu, dia berpendapat pengetahuan dapat ditransfer melalui media film. Namun sayangnya, saat ini jumlah bioskop di Indonesia masih terbatas sehingga dia berharap Perpusnas mempertimbangkan pengadaan mini bioskop di perpustakaan daerah.

“Saya punya pemikiran kalau di perpustakaan ada tempat menonton film Indonesia yang berbobot akan luar biasa, karena itu juga bagian dari peningkatan literasi melalui digital dan saya pun yakin para produser film akan sangat berterima kasih untuk itu,” harapnya.

Motivasi dan dukungan yang diberikan oleh Komisi X DPR RI kepada Perpusnas sangat jelas terasa, akan tetapi dibutuhkan catatan detail atas program strategis dan prioritas untuk menjadi dasar kuat pertimbangan banggar dalam meningkatkan anggaran.

Dari banyaknya program yang dimiliki Perpusnas, legislator Fraksi PDIP Putra Nababan meyakini Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sebagai senjata pamungkas untuk dapat diajukan ke Presiden. Hal ini karena program tersebut tidak hanya mencerdaskan masyarakat, namun juga menyejahterakan masyarakat.

“Program TPBIS ini bukan hanya mengubah hidup seseorang dari yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu, tapi juga jadi sejahtera, lalu bisa buka lapangan kerja, hingga jadi contoh untuk kabupaten/kotanya. Ada unsur ekonomi, kesejahteraan, peningkatan keterampilan, dan lainnya. Program ini harus diseriusin outcome-nya dan jadi catatan portofolio Perpusnas ke Presiden. Tolong lengkapi kami dengan catatan itu, sehingga bisa kami bawa ke banggar,” urainya.

Menanggapi masukan yang disampaikan, Kepala Perpusnas mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan dan berkomitmen menggunakan pagu indikatif TA 2024 secara efektif, efisien, dan akuntabel. Terhadap catatan dan masukan yang diterima dari para legislator, dia akan menindaklanjutinya dengan seksama.

“Lalu, dari 160 gedung perpustakaan kabupaten/kota yang sudah dibangun, sebagian besar sudah disiapkan teater tapi memang belum terstandar, kami akan membuat standarnya di tahun 2024 mendatang. Terkait TPBIS, program tersebut tidak hanya mendapat apresiasi di dalam negeri, namun juga luar negeri dan beberapa negara telah mereplikasinya. Ke depan, kami akan kumpulkan dan lengkapi data dukung yang diperlukan untuk dibawa ke banggar,” pungkasnya.