Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, memiliki beberapa program yang terkait dengan stabilisasi pangan termasuk dengan harga. Hal ini karena, sebagai salah satu pelaku ekonomi pemerintah memiliki fungsi penting, dalam perekonomian sebagai stabilasisasi alokasi, dan distribusi.
"Melalui berbagai program seperti Gerakan Pangan Murah, kami ingin lebih mendekatkan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau," sebut Arsjad.
Menurutnya, harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait, dan biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. "Terjadinya, gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan, yang disebabkan dua hal yaitu pasokan atau meningkatnya permintaan," tuturnya.
Ia juga menjelaskan, harga pangan ini menjadi salah satu indikator kecukupan pangan masyarakat, dan salah satu elemen penting dalam ekonomi dan dapat berkontribusi terhadap inflasi.
"Harga pangan ini tentu memiliki pengaruh, terhadap akses pangan, kemudian ketersediaan pangan, kondisi permintaan, kelancaran distribusi pangan, kondisi perdagangan. Tentunya peran pemerintah menjadi penting, terutama dalam menghadirkan daya beli masyarakat," imbuhnya.
Baca Juga: Gelar BBM, KPwBI Sumut: Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumut pada Agustus 2023 Tercatat 2,78% (yoy)