Gowa, Sonora.ID - Kabupaten Gowa kembali menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang melaksanakan penandatanganan bersama Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada 2024.

Hal yang sama juga dilakukan Pemkab Gowa pada Pilkada 2020 lalu.

Secara khusus, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengapresiasi gerak cepat Pemkab Gowa.

Menurutnya, Gowa dapat menjadi contoh bagi daerah lain bahkan untuk Pemprov Sulsel.

"Saya selaku Pj Gubernur sungguh-sungguh mengapresiasi Pemda Gowa dan Bupati Gowa karena melakukan NPHD hari ini dan ini yang pertama di Sulawesi Selatan," ungkapnya saat hadir langsung menyaksikan penandatangan tersebut, di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa, Jum'at (29/9/2023).

Baca Juga: Klub Sepak Bola Belanda Cari Bibit Atlet dan Pelatih di Kabupaten Gowa

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini menilai, capaian Kabupaten Gowa sangat luar biasa.

Pasalnya, NPHD merupakan salah satu tahapan terpenting yang harus dipastikan tuntas sebelum penyelenggaraan Pemilu ataupun Pilkada.

"Salah satu tahapan terpenting dari kesiapan Pemilu atau Pilkada adalah kesiapan keuangan dalam hal ini NPHD dan Gowa berhasil melaksanakannya," jelasnya.

Dirinya berharap seluruh kabupaten/kota di Sulsel bisa mengikuti jejak Pemkab Gowa agar dalam waktu dekat bisa melakukan penandatanganan NPHD.

Itu sebagai bukti kesiapan mereak dalam menghadapi Pilkada.

"Saya akan dorong bulan ini, bahkan minggu-minggu ini agar seluruh kabupaten/kota yang sudah ada anggarannya segera melakukan NPHD supaya Sulsel menjadi contoh di seluruh Indonesia," imbaunya.

Sementar itu, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, mengatakan, sejak dikeluarkannya Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri terkait anggaran pemilu, pihaknya langsung melakukan konsolidasi bersama dengan TAPD dan DPRD.

Baca Juga: PWI Kalsel Apresiasi Kejuaran Bulutangkis Pers Bali Kota Banjarmasin

Dari konsolidasi itu, pihaknya sepakat menunda beberapa program agar anggarannya dapat digunakan untuk membiayai Pilkada.

"Kita lakukan penundaan untuk bisa mengalokasikan anggaran Pilkada. Sejak bulan Februari dan sudah dilakukan SK parsial oleh DPRD, selesai April dan sudah transfer langsung ke KPU dan Bawaslu," jelas Adnan.

Adapun total anggaran yang dihibahkan yakni Rp60 miliar untuk KPU Gowa dan Rp15 Miliar untuk Bawaslu ditambah biaya pengamanan Rp15 miliar.