Jakarta, Sonora.ID - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin didampingi Menteri Keuangan menyerahkan Dana Insentif Fiskal kepada Pemprov Sulsel sebesar Rp5,69 miliar.

Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menerima langsung dana insentif fiskal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 Apresiasi dan Komitmen Nyata Percepatan Penurunan Stunting, di Istana Wakil Presiden, Jumat, 6 Oktober 2023 lalu.

Selain Bahtiar, tujuh bupati di Sulsel juga hadir dalam rakor penanganan stunting. Mereka antara lain Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, Bupati Bone Andi Islamuddin, Bupati Sinjai Fahsul Falah, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Timur Budiman, Bupati Enrekang Muslimin Bando, dan Pj Bupati Bantaeng Andi Abubakar.

Dalam kesempatan itu, Sulsel mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat atas kinerja baik dalam percepatan penurunan stunting.

Baca Juga: Komitmen Bantu Percepatan Penurunan Stunting, Radio Sonora Raih Penghargaan Dari Wapres RI

"Alhamdulillah Pemprov Sulsel juga mendapatkan penghargaan dan mendapat insentif fiskal. Dan itu juga bersamaan beberapa kabupaten mendapatkan," sebut Bahtiar.

Ia mengakui, penghargaan ini juga menjadi tantangan berat karena pihaknya harus bekerja lebih keras untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14 persen di 2024.

Sementara prevalensi stunting Sulsel berdasarkan SSGI 2022 tergolong cukup tinggi yakni sebesar 27,2 persen. Bahkan beberapa kabupaten masih di atas 30 persen.

Bahtiar menyebut, faktor besar yang mempengaruhi stunting, yaitu pangan, air bersih, serta sanitasi. Karenanya, didaulat menjabat sebagai Pj Gubernur, ia langsung bergerak cepat dengan memasukkan penanganan stunting ke dalam program prioritasnya.

Menurut Bahtiar, penanganan stunting harus dilakukan secara integral dan terpadu. Seluruh tingkatan harus terlibat mulai dari pemerintahan, swasta hingga masyarakat.

Baca Juga: Penanganan Stunting Jadi Penilaian Lomba Posyandu di Kaltim

"Hal seperti ini yang harus kita lakukan lebih baik. Ini lebih integral dan terpadu. Aplikasi penanganan stunting yang kami bangun ini akan melibatkan potensi pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota bahkan dari pusat, bahkan relawan," ujarnya.

Tidak kalah penting, penanganan stunting juga perlu dukungan dari legislatif. Utamanya terkait penganggaran. "Masalah mendasar di negeri ini namanya stunting. Jangan sampai kita tidak fokus pada hal yang mendasar bagi masyarakat, saya kira itu," ucapnya.

Sementara itu, Wapres Ma’ruf Amin, yang sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat, menyampaikan, pencapaian tersebut harus menjadi pemicu semangat agar target penurunan stunting dapat dicapai sesuai yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, Wapres meminta seluruh Kepalad Daerah untuk terus mengawal dan memastikan pelaksanaan program penurunan stunting menjadi prioritas.

"Saya minta kepada saudara-saudara pejabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan," tutupnya.

Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News.