Banjarmasin, Sonora.ID - DPRD Kalimantan Selatan mendorong peremajaan fasilitas belajar di Balai Latihan Kerja (BLK) di provinsi ini.

Fasilitas itu diyakini dapat membantu meningkatkan kualitas SDM Banua untuk mampu terserap di banyak sekto.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Saifuddin, dalam rapat bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi, baru-baru ini.

Ia menyebut, saat ini Kalimantan Selatan dikatakan darurat tenaga kerja yang kompeten. Di mana lulus D3 ke atas hanya sekitar 20 persen berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Artinya, Kalimantan Selatan bisa dikatakan darurat ketenagakerjaan karena 80 persennya adalah buruh," tutur Lutfi.

Padahal banyak sektor yang memerlukan tenaga kerja yang ahli tapi belum mencukupi karena banyak faktor.

Ia mengatakan, beberapa upaya dan masukan juga sudah dilakukan, salah satunya lewat implementasi dan optimalisasi peraturan daerah terkait dengan masalah ketenagakerjaan.

"Nanti kita akan revisi peraturan daerahnya dan akan meningkatkan program revitalisasi BLK. Bagaimanapun, BLK menjadi penentu karena pelaksana pelatihan keahlian. Sehingga harapannya, warga asli Kalimantan Selatan dapat meningkatkan keahlian mereka di berbagai sektor untuk mendukung penyediaan tenaga kerja kompeten," jelasnya lagi.

Salah satu yang mereka dorong untuk segera ditingkatkan adalah kondisi alat peraga di BLK yang sudah tidak layak dan harus diperbaharui.

Bahkan ada alat peraga yang sudah tidak relevan digunakan karena usianya lebih dari 15 tahun.

Peremajaan fasilitas di BLK yang ada di provinsi ini ditargetkan dapat dilaksanakan pada tahun depan dengan APBD 2024.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Selatan, Irfan Sayuti, mengapresiasi perhatian dari Komisi IV DPRD Provinsi.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran di BLK yang ada, dalam rangka membangun SDM Banua yang kompeten dan memiliki keahlian.

Apalagi sebagai daerah yang menjadi gerbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, penyediaan tenaga kerja lokal tentu harus dimaksimalkan.

"Kami berterima kasih atas inisiatif dari Komisi IV untuk membuat Peraturan Daerah terkait dengan Ketenagakerjaan ini, yang salah satu fokusnya adalah penganggaran pelatihan tenaga kerja," tuturnya.

Irfan menambahkan bahwa pihaknya juga terus mencari terobosan baru untuk mengoptimalkan kegiatan di BLK, meskipun saat ini anggarannya masih belum ideal.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News

Baca Juga: Tergiur Dapat Uang Banyak, Bertahun-tahun Tertipu Arisan Online Bodong