BUMD juga didorong dapat melakukan efisiensi dalam operasional perusahaan agar beban perusahaan tepat sasaran dan mendukung ketercapaian kinerja yang telah direncanakan. 

"Kami pun akan melakukan pembinaan mengenai langkah-langkah optimalisasi pemanfaatan aset, _corporate planning_ maupun _corporate action_ dalam rangka meningkatkan pendapatan serta efisiensi pada beban kinerja keuangan BUMD," tuturnya. 

Lebih lanjut Bey menyampaikan bahwa belanja daerah pada tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp37,08 triliun. Adapun alokasi anggaran untuk bidang pemerintahan, perekonomian, infrastruktur, kesehatan serta sosial akan menjadi perhatian dalam pengalokasian belanja daerah dengan memperhatikan prioritas belanja serta kemampuan keuangan daerah. 

Tak kalah penting, pemenuhan anggaran pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian juga menjadi perhatian khusus. 

Apalagi soal pengentasan tengkes ( stunting ) di Jabar. Ini akan dilakukan melalui pemetaan terhadap program Gerbang Desa. 

"Sebagai komitmen dalam pengentasan, pencegahan dan penanganan stunting menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu melalui program intervensi spesifik dan sensitif serta peningkatan sanitasi dan air bersih," tutur Bey. 

Begitu juga yang menjadi perhatian saat ini, yakni komitmen Pemdaprov Jabar terhadap penyelesaian permasalahan sampah. 

Bey menyebut bahwa penanganan sampah terintegrasi akan melibatkan multi stakeholders sesuai dengan kewenangannya diperlukan dalam perbaikan pengelolaan sampah di Jabar. 

Pemdaprov Jabar juga berfokus pada penguatan sistem perlindungan sosial dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana untuk mengurangi kerugian dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana. 

"Dengan adanya hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan resiliensi masyarakat dalam menghadapi situasi sulit serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun kembali kehidupannya pasca bencana," katanya. 

Bey menyampaikan pula soal penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2024 yang direncanakan sebesar Rp1,77 triliun. 

Penerimaan pembiayaan ini bersumber dari estimasi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp897,80 miliar dengan memperhitungkan pelampauan penerimaan dan efisiensi belanja secara cermat. 

Di samping itu penerimaan pembiayaan berasal dari pencairan dana cadangan sebesar Rp870,47 miliar yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar tahun 2024. 

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp566,81 miliar, yang seluruhnya dialokasikan untuk pemenuhan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan PT. SMI. 

Usai Bey menyampaikan jawaban, selanjutnya Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menyebut bahwa jawaban Gubernur Jabar terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD ini akan dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran. 

"Tahap selanjutnya adalah pembahasan oleh Badan Anggaran dan diharapkan pada 15 November 2023, Badan Anggaran dapat menyampaikan hasil kerjanya di hadapan rapat paripurna" ucap Ineu.