Sonora.ID - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), J. Kristiadi, menyebut keberadaan etika sangat penting bagi negara demokrasi, terutama saat penyelenggaraan pemilu.

"Yang namanya etika itu perlu sekali untuk negara yang mengaku demokrasi," kata Kristiadi, dalam Talkshow Sonora, Selasa (31/10/2023).

Pembangunan etika, katanya, dapat dimulai negara dengan melibatkan penyelenggara pemilu atau komponen lain untuk meredam kabar-kabar bohong yang merugikan banyak pihak.

Selain itu, Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) juga disebutnya penting dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang berintegritas dan bermartabat.

Baca Juga: Pemilu 2024 di Depan Mata, Sekretaris DPRD di Kalsel Diwajibkan Netral

Menurutnya, hal ini harus dipegang teguh oleh seluruh penyelenggara pemilu sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap ratusan juta suara rakyat Indonesia.

Salah satu contoh dari KEPP adalah netralitas penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.

"Yang akan dihasilkan oleh penyelenggara pemilu itu namanya suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan." jelasnya.

Menurutnya, etika sangat penting karena sejak awal para pendiri bangsa Indonesia telah memutuskan menganut sistem demokrasi.

Baca Juga: DKPP Raih Penghargaan Terbaik dalam Penggunaan SPBE

Kristiadi mengatakan, demokrasi sangat identik dengan kebebasan individu, kesetaraan, hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, dan tatanan hukum.

"Setiap negara demokrasi tentu secara intrinsik ada value kebebasan kehendak masyarakat dan kesetaraan. Bukan setara sama rata sama rasa, tapi setara martabat," ujarnya.

Ia menggambarkan masyarakat yang tidak memilih calon pemimpin hanya berdasarkan suka atau tidak suka sebagai contoh kesetaraan martabat. Menurutnya, masyarakat harus memilih calon pemimpin yang benar-benar memperhatikan dan mengerti kepentingan bangsa dan negara.

"Tapi orang tahu jika orang ini benar memperhatikan kepentingan umum mengerti kepentingan umum. Di situlah letak martabat itu," ucap pria yang puluhan tahun menjadi peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ini.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak termakan oleh kabar-kabar bohong yang menjadi kerawanan politik saat ini. Ia berharap masyarakat dapat menyaring dan mengkritisi setiap berita-berita yang ada.

"Kerawanan politik yang saya kira perlu diantisipasi adalah isu-isu hoaks yang mengadu domba masyarakat berhubungan dengan sentimen primordial, ras, suku, agama. Itu perlu diantisipasi," ujarnya.

Dirinya berharap masyarakat benar-benar mengetahui pemimpin yang dapat menyejahterakan rakyatnya dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News