"Dan tempat yang tidak tetap ini mungkin tempat parkir yang parkirnya dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap atau istilahnya untuk keperluan pengaturan dan pengendalian pada waktu tertentu biasanya seperti di event-event, " tambahnya.  

Tujuan diadakan penertiban parkir tersebut pertama untuk meningkatkan PAD yang tentunya dapat membantu APBD, berikutnya untuk membangun kota Pontianak, meningkatkan penyediaan layanan pemerintah daerah.

"Selanjutnya memperkuat otonomi, mengurangi parkir liar, di sini yang saya temukan masih banyak beberapa tempat parkir yang tidak terdaftar di dalam PSK, " ucap Rudi.

Menyoal tentang pungutan liar, Rudi mengharapkan segera diterbitkan peraturannya demi kepentingan bersama.

Baca Juga: Perlunya Fasilitas Parkir Memadai untuk Kenali Jukir

"Kenapa harus ada aturan-aturan parkir dengan anda penetapan parkir tentunya kita tahu mana yang masuk daftar, mana yang tidak masuk daftar, kalau yang tidak masuk daftar kita lakukan penegakan, " imbuhnya.  

Kejaksaan Negeri, Kepolisian maupun teman-teman TNI dan Kepala Dinas perhubungan tentunya dalam hal ini tidak mengusik atau mengurangi hasil pendapatan dari Jukir, namun hanya membantu meminta haknya dari Pemkot yang seharusnya disetor oleh Jukir sesuai dengan Undang - undang.

Dalam hal ini Rudi mengatakan tentunya ingin rekan - rekan koordinator jukir dapat menghindari sanksi hukum.

"Di sini ada pasal 368 ayat 1 yaitu tentang pemerasan dengan lama kurungan 9 tahun, ada pasal 5 undang-undang Tipikor tentunya bagi setiap orang yang memberi atau menjanjikan ini nanti berhubungan dengan koordinator teman-teman ASN, ancaman pidana minimal 1 tahun dan maksimalnya 5 tahun, selanjutnya pasal 12 A ancamannya pidananya dengan paling singkat 4 tahun dan maksimal 20 tahun, " jelasnya. 

Dia mengatakan dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan pihaknya tentunya menjadi rekomendasi ke Dinas Perhubungan untuk pembenahan atau perbaikan ke Dinas Perhubungan untuk pembenahan tujuannya untuk peningkatan pendapatan asli daerah Kota Pontianak.

Dia menjelaskan langkah - langkah penetapan lokasi parkir yang seharusnya, dimana - mana saja lokasi parkir untuk menghindari adanya parkir liar, dimana seharusnya penetapan lokasi sesuai dengan Perwa No. 79 dan 9 Tahun 2012 - 2019.

Sementara untuk koordinator parkir jika ingin mengajukan lokasi parkir misalnya ada lokasi yang kosong tinggal mengikuti mekanisme cara pendaftarannya. 

Rudi menyesalkan tidak adanya regulasi atau aturan yang mengatur tentang batas nominal retribusi parkir. "Banyak kami dapatkan di lapangan kadang - kadang ada yang minta ongkos parkir lebih dari 2000 rupiah. Selanjutnya tidak ada izin penyelenggaraan kegiatan perparkiran yang diterapkan dalam bentuk surat atau perjanjian kerjasama, kemudian tidak ada karcis yang diberikan kepada pengendara.