Sonora.ID - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membuka call center untuk memudahkan masyarakat mengadukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

Untuk mengadu atau mencari informasi terkait dengan DKPP, masyarakat dapat menghubungi call center DKPP pada 1500101.

"DKPP memiliki call center 1500101 untuk melayani masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan menjelaskan tata cara melaporkan dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu," kata anggota DKPP, M. Tio Aliansyah, dalam talkshow DKPP bersama Radio Sonora edisi keempat, Kamis (23/11/2023).

Selain call center 1500101, masyarakat juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran KEPP lewat email pengaduan@dkpp.go.id dan WA 0812-9288-3330.

Tio menjelaskan call center sebagai salah satu upaya DKPP memberikan informasi dan mendekatkan DKPP dengan masyarakat, terutama pemilih, peserta, dan penyelenggara Pemilu 2024.

"Call center ini sebagai salah satu ikhtiar kita juga untuk melakukan keterbukaan informasi, kemudian mendekatkan kita kepada seluruh masyarakat," jelasnya.

Lewat call center, DKPP sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan informasi seputar Pemilu 2024.

"Sejak awal DKPP sudah sangat transparan dan terbuka ya, seperti contohnya kita melakukan sidang pemeriksaan itu secara live streaming di YouTube, Facebook, kemudian kita menginformasikan melalui medsos DKPP," ujarnya.

Baca Juga: Peran Penting DKPP dalam Demokrasi dan Pelaksanaan Pemilu 2024

DKPP juga menghadirkan JDIH (jaringan dokumentasi dan informasi hukum) untuk memberikan informasi terkait dengan produk-produk hukum DKPP.

Selain membuka call center bagi masyarakat, DKPP juga memberikan sosialisasi dan pendidikan etika untuk para penyelenggara pemilu agar Pemilu 2024 yang berintegritas dapat terwujud.

"Selain kita melakukan koor bisnisnya DKPP ya, (seperti) menerima pengaduan dan melakukan sidang pemeriksaan, kita juga mulai melakukan pendidikan etik dan sosialisasi," jelasnya.

Di sela-sela atau setelah sidang pemeriksaan daerah, DKPP terjun langsung memberikan sosialisasi dan pendidikan etika ke Bawaslu dan KPU kabupaten.

"Sidang pemeriksaan di daerah itu kan sering dilakukan oleh DKPP, di sela-sela sidang atau pasca-sidang masih ada waktu, itu kita hadir ke Bawaslu atau KPU kabupaten untuk melakukan pendidikan etik," jelasnya.

Ia juga meminta para penyelenggara pemilu tidak ragu dan enggan memanfaatkan kehadiran DKPP untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan etika.

"Jadi, silakan "memanfaatkan" kehadiran DKPP untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan etik, hanya siapkan forumnya saja, kita akan hadir," ucapnya.

Baca Juga: DKPP Terbuka Terima Aduan Dugaan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu

Ia berharap kehadiran DKPP membawa dampak positif di tengah-tengah penyelenggaraan pemilu, khususnya penegakan dan pemberian pendidikan etik bagi penyelenggara pemilu di daerah.

Pasalnya, KPU dan Bawaslu merupakan ujung tombak dalam menyelenggarakan hal-hal teknis di Pemilu 2024.

"Kita berharap membawa dampak positif, efek positifnya ya. Paling tidak mengingatkan ke seluruh jajaran penyelenggara pemilu bahwa ada DKPP," ucap Tio.

"Karena mereka ini sebagai ujung tombak dalam menjalankan hal-hal yang sangat teknis".

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.