Takalar, Sonora.ID - Sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu yang menjadi fokus pembiayaan APBD Pokok Sulsel 2024 selain pertanian dan peternakan.

Hal ini mengingat sebagian besar masyarakat Sulsel bermata pencaharian sebagai nelayan.

Sayangnya, sejumlah permasalahan masih membayangi para nelayan di Sulsel. Termasuk pengelolaan pelabuhan yang belum memadai.

Itu diungkapkan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin saat melakukan peninjauan ke Pelabuhan Perikanan Boddia, Kabupaten Takalar, Minggu, 3 Desember 2023.

Bahtiar menyampaikan, nelayan Sulsel jumlahnya lebih dari 200 ribu orang. Khusus di Takalar, jumlah nelayan mencapai 16 ribu orang. Karenanya, kata Bahtiar, kelautan dan perikanan harus menjadi perhatian.

"Jadi itu semakin membuat kita harus lebih konsentrasi, ternyata pantai kita luas dan panjang, serta potensinya besar sekali. Takalar saja 74 kilometer," kata Bahtiar.

Dalam kesempatan itu, Bahtiar juga mengatakan, dalam jangka panjang pelabuhan harus dikelola secara profesional.

Tidak hanya mengandalkan kekuatan APBD dan APBN, tetapi harus mencari solusi alternatif lain. Ia menyebut, salah satu fasilitas pelabuhan yang paling dibutuhkan adalah break water.

"Terutama Pantai Barat. Ini ada kesulitan pada saat angin Barat, kapal-kapal kalau tidak ada penghalangnya langsung laut lepas, akan terhempas dan terpelanting. Maka harus dibuatkan break water, tetapi ini membutuhkan biaya yang besar," terangnya.

Adapun break water ini, lanjut Bahtiar, untuk tahap pertama sudah selesai 300 meter lebih. Sedangkan tahap kedua, anggarannya dibantu oleh Pemerintah Pusat.

"Walaupun demikian kami dari Pemprov sudah berupaya beberapa hal. Sudah kita lakukan ada Dana Alokasi Khusus untuk break water di daerah ini, patut kita syukuri," ujarnya.

Baca Juga: Inflasi Turun, Pengamat Sebut Kebijakan Pemprov Sulsel Berhasil Stabilkan Harga

Tak hanya soal pelabuhan, Bahtiar pun membeberkan permasalahan lain yang dihadapi nelayan saat ini. Pertama, terkait kemudahan izin usaha kapal.

Menurut Bahtiar, hal itu menjadi prioritas untuk secepatnya diselesaikan. Pasalnya, nelayan masih kesulitan dan masih harus menunggu 2-3 bulan sampai izin kapal selesai.

"Tentu inikan tidak sesuai dengan harapan Presiden. Beliau sudah berkali-kali menyampaikan soal kemudahan izin usaha. Kenapa yang seperti ini belum selesai. Tentu bahan masukan buat saya untuk mencari solusi," ujarnya.

Kedua mengenai ketersediaan bahan bakar yang terbatas bahkan kerap habis. Diketahui, nelayan melaut menggunakan solar.

Terbatasnya stok solar membuat nelayan tidak bisa melaut.

Karena itu, ia mendorong pihak Pertamina menambah stok solar untuk nelayan di SPBUN. Ketiga terkait akses permodalan untuk nelayan.

"Kemudahan akses permodalan sudah kita upayakan dan segera saya tindak lanjuti masukan masyarakat. Khususnya terkait kemudahan perizinan ini dan ketersediaan bahan bakar," tambahnya.

Lebih lanjut Bahtiar mengklaim, alokasi anggaran untuk sektor perikanan dan kelautan ini merupakan yang terbesar dalam 5-10 tahun terakhir.

Dari anggaran itu, Bahtiar ingin membuat rumpon atau rumah ikan serta terumbu karang buatan untuk menjaga ekosistem bahari Sulsel.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News