Sonora.ID - BPJS Kesehatan berkomitmen melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan dengan menerbitkan kebijakan tentang tata kelola pencegahan dan pendeteksian fraud, pengembangan tools investigasi, penguatan kompetensi SDM, serta penguatan sistem informasi.

Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno mengungkapkan, pihaknya telah membangun, mengembangkan serta mengimplementasikan sistem anti kecurangan antara lain membuat kebijakan anti kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai panduan teknis bagi seluruh unit dan Duta BPJS Kesehatan dalam sekaligus penanganan jika terjadi kasus kecurangan.

Kebijakan tersebut mengacu pada Permenkes 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.

”Kami membuat proses bisnis dan mengembangkan sistem informasi dalam mencegah, mendeteksi dan melaporkan kasus-kasus kecurangan. Dalam hal pencegahan dan pendeteksian, kami telah mengembangkan dan mengimplementasikan sejumlah aplikasi untuk menganalisis big data yang dikelola BPJS Kesehatan,” ujar Mundiharno dalam keterangannya, Kamis (9/12/2023).

Pihaknya juga membentuk unit khusus dalam struktur organisasi BPJS Kesehatan yang berfungsi untuk mengembangkan dan mengkoordinasikan langkah-langkah anti kecurangan pada Program JKN.

BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Anti Kecurangan JKN di semua jenjang organisasi dari tingkat pusat, wilayah dan cabang.

"Jumlah Tim Anti Kecurangan JKN seluruhnya berjumlah 1.947 orang di seluruh Indonesia. Ke depan Tim Anti Kecurangan JKN tersebut akan disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPJS Kesehatan di bawah naungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)," sebutnya.

Mengembangkan ekosistem anti kecurangan juga dilakukan melalui koordinasi dengan Tim PK-JKN, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dan berbagai pihak lain.

Serta berkolaborasi dengan badan-badan penyelenggara jaminan sosial di berbagai negara.

Adapun Tim PK-JKN ini terdiri dari berbagai unsur mulai dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembanginan (BPKP), Komisi Pemberantasan Koripsi (KPK) dan BPJS Kesehatan.

”Semoga dengan kegiatan ini kita dapat lebih meningkatkan sinergi dalam mencegah dan menangani kecurangan sebagaimana tema Hari Anti Korupsi Dunia tahun ini Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia
Maju,” tambah Mundiharno. 

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Kementerian Kesehatan berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satunya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam hal pengelolaan pembiayaan kesehatan.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Efektifkan Layanan Kepesertaan

Budi mengungkapkan, saat ini salah satu belanja kesehatan terbesar dilakukan BPJS Kesehatan melalui Program JKN.

Pada 2022 jumlah biaya manfaat mencapai 113,47 triliun dan diprediksi meningkat hingga 150-an triliun. Dari dana tersebut, Budi mengakui, ada potensi penyalahgunaan.

Namun saat ini Program JKN sudah memiliki sistem pencegahan dan penanganannya.

"Kita juga perlu menjaga agar integritas para pihak di bidang kesehatan ini karena informasi kesehatan yang ada sebagian besar asimetris misalnya ada perbedaan pelayanan kesehatan di faskes satu dengan faskes yang lain,” kata Budi.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan memberikan Penghargaan Anti Kecurangan dan Anti Gratifikasi kepada pemangku kepentingan Program JKN. Termasuk unit kerja di BPJS Kesehatan dan juga instansi terkait lainnya.

Pemberian penghargaan tersebut Dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan, penghargaan ini merupakan apresiasi bagi segenap pihak yang terus bersinergi dan berkomitmen untuk terus melawan kecurangan (fraud) dan gratifikasi. Itu demi terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas bagi peserta Program JKN.

“Kegiatan ini diselenggarakan untuk menumbuhkan kesadaran publik dan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi, khususnya pada penyelenggaraan Program JKN,” ucap Ghufron Mukti.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News