Isu disabilitas hanya menjadi kewenangan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial yang termuat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997. Tetapi seiring berjalan waktu, lahirnya beberapa regulasi dan riset yang menegaskan bahwa disabilitas dalam pembangunan bisa berperan aktif untuk mewujudkan Indonesia Inklusif 2030.

"Pada eriode pertama Pak Danny Pomanto sebagai Wali Kota, isu disabilitas hanya meliputi satu SKPD. Tetapi 2015, Pemkot semakin berpihak terhadap teman-teman disabilitas," beber Rahman.

Baca Juga: Dinas Pendidikan Makassar Akan Hadirkan Unit Layanan Disabilitas di Sekolah

Selain Dinas Sosial, kini beberapa OPD ikut dilibatkan pada isu inklusifitas. Seperti Dinas Pendidikan, Dinas Tata Ruang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Perhunungan dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

"Harus ada visi misi kelompok rentan khususnya disabiitas. Dari situlah kami masuk, memperkuat program Pemkot melalui Bappeda sebagai OPD yang merencanakan atau pengontrol OPD lain di dalam penyusunan rencana kerja," jelasnya. Tak hanya isapan jempol, Rahman mengakui bahwa Pemkot Makassar betul-betul berbenah diri menyempurnakan konsep inklusif tersebut.

TERKINI

Harga Tiket dan Seat Plan Konser Taeyang 2025 The Light Year di Jakarta

4 Desember 2024 15:22 WIB

Makna Lagu 'Wiseman' dari Frank Ocean soal Kompleksitas Sifat Manusia

4 Desember 2024 15:15 WIB

30 Link Twibbon Natal 2024, Cocok Diunggah di Media Sosial

4 Desember 2024 15:15 WIB

4 Arti Mimpi Orang Meninggal yang Ternyata Tak Selalu Bermakna Buruk

4 Desember 2024 15:15 WIB