Ia bilang, masih bisa fleksibel seperti halnya pembayaran tunjangan kinerja atau tukin. 

"Meskipun selama ini dibayarkan rutin setiap tanggal 15," tutupnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo juga menegaskan bahwa kas daerah masih ada. 

Meskipun menurutnya, kondisi kas berada di angka minimal yang ditetapkan oleh Kemenkeu RI.

Berdasarkan aturan, kondisi kas daerah bisa dikatakan stabil ketika berada di angka minimal 20 persen.

 Baca Juga: Momentum Nataru, Berikut Titik Rawan Kemacetan di Banjarmasin:

"Saat ini, posisi kas kita di bawah 20 persen. Tapi bukan berarti tak ada kas sama sekali," ujarnya, ketika dikonfirmasi.

Melihat kondisi itu, mau tak mau, pihaknya melakukan pengaturan atau memanajemen pencairan dana di berbagai kegiatan. Salah satunya, terkait penyaluran dana TPP. 

"Untuk TPP pasti dan akan dibayarkan. Yang biasa tanggal 15, diundur ke tanggal 20," janjinya.

Ia juga membenarkan bahwa ada dana transfer dari pusat belum seluruhnya diterima.

Di sisi lain, Edy juga menjelaskan bahwa pencairan dana TPP juga tak semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak proses yang mesti dilalui. 

"Mesti ada izin dari Kemenkeu dan Kemendagri RI. Kebijakan TPP diwenangkan ke daerah. Dana yang digelontorkan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD)," tekannya.

Mengapa harus mengantongi izin, Edy menjelaskan bahwa sesuai keputusan Kemenkeu RI, biaya operasional daerah boleh melebihi 30 persen hingga batas tahun 2025.

"Bila biaya operasional di tahun 2024 tidak naik, atau minimal sama dengan tahun 2023, TPP bisa langsung dibayarkan," ujarnya.

Kenaikan biaya operasional bisa terjadi beberapa hal. Misalnya, karena adanya penambahan pegawai melalui jalur PPPK.

"Khusus untuk TPP, pemko mengeluarkan anggaran sebesar Rp20 miliar per bulan. Selama setahun, maka anggaran yang digelontorkan mencapai Rp240 miliar," pungkasnya.