Sonora.ID – Artikel ini akan membahas contoh kasus politik identitas di Indonesia yang mudah dipahami.
Namun sebelum itu, supaya lebih paham lagi mari kita mengenal terlebih dahulu penjelasan apa itu politik identitas.
Istilah politik identitas seringkali muncul menjelang perhelatan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang digelar 14 Februari 2024 nanti.
Politik identitas secara umum dikaitkan dengan aktivitas dan gerakan sosial-politik, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok untuk mendapat pengakuan yang lebih luas dari publik.
Di Indonesia sendiri, politik identitas telah memainkan peran yang signifikan dalam dinamika politik negara ini.
Baca Juga: Arti Manuver Politik, Istilah yang Sering Disebut Jelang Pilpres 2024
Biasanya identitas tersebut mengacu pada kegiatannya yang memanfaatkan ciri khas suku, budaya, agama, etnis, dan kesamaan-kesamaan lainnya.
Menurut Lilliana Mason and Nicholas T Davis, politik identitas ialah partisipasi individu-individu dalam politik atas nama kelompok sosial tertentu.
Sementara Kauffman menjelaskan bahwa politik identitas terkait dengan keterlibatan langsung dengan suatu kelompok dan institusi. Tujuannya yakni untuk memperoleh pengakuan maupun legitimasi.
Kendati begitu, penting untuk diingat bahwa politik identitas di Indonesia tidak selalu negatif atau konflik.
Ada juga upaya untuk mempromosikan inklusivitas, toleransi, dan kerukunan antara kelompok-kelompok identitas yang berbeda.
Nah, berikut contoh kasus politik identitas di Indonesia yang mudah dimengerti.
Contoh Kasus Politik Identitas di Indonesia
Contoh konflik politik identitas yang belum lama di Indonesia yakni Pilkada DKI 2017, di mana salah satu calon gubernur yakni petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kerap diserang dengan politik identitas karena bergama Kristen Protestan.
Gerakan massa yang berbasis Islam, dengan keras menentang Ahok dan para pendukungnya melalui berbagai gelombang unjuk rasa.
Mereka menuntut agar Ahok dihukum karena dianggap telah menistakan agama atas ucapannya.
Secara garis besar, Ahok menjelaskan agar orang Indonesia dapat menerima golongan non-Muslim sebagai pemimpin.
Akan tetapi, penyertaan ayat yang diucap dalam kampanyenya tersebut membuat umat Islam tak terima. Dalam politik identitas yang memanfaatkan berbagai cara, situasi Ahok pun sangat dekat dengan klaim “bersalah”.
Kendati sebagian ada yang mengecam Basuki untuk bertanggung jawab terhadap ucapannya saja, tentu ada juga beberapa pihak yang menggunakannya demi keperluan politik.
Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News
Baca Juga: 5 Contoh Teks Editorial Tentang Politik, dan Strukturnya yang Benar