Sonora.ID - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) bekerja sama dengan media massa, Tribun Network dan Kompas Gramedia, menyelenggarakan pelatihan peningkatan literasi digital.

Ragam pelatihan dalam bidang jurnalistik, public relation, personal branding, dan pengambilan dokumentasi (dokumenter) akan diikuti para prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS/ASN) di lingkungan TNI AD. 

“Saya ingin setiap prajurit maupun pegawai negeri sipil yang ikut pelatihan ini rajin mengirim bahan-bahan publikasi ke media,” ujar Kepala Staf TNI AD (KASAD) Jenderal Maruli Simanjuntak di sela penandatanganan nota kesepahaman di Markas Besar TNI AD Jalan Veteran Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024) sore.

Secara teknis pelaksanaan, pelatihan selama satu tahun ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi dengan Chief Executive Officer (CEO) Tribun Network Dahlan Dahi.

Nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani KASAD Jenderal Maruli Simanjuntak bersama CEO Kompas Gramedia Liliek Oetama menjadi payung hukum perjanjian kerja sama ini. 

CEO KG Media Andy Budiman, editor senior Harian Kompas Rikard Bagun, Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra, dan Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosianna Silalahi turut hadir dalam kegiatan ini. 

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan, program pelatihan tersebut bertujuan memberikan pelatihan komunikasi dan pengelolaan media.

Adapun sasaran peserta dalam pelatihan ini adalah para kepala dinas penerangan di tingkat Komando Daerah Militer (Kodam) di seluruh Indonesia, penerangan Korem, Kodim, batalyon, hingga bintara pembina desa (Babinsa).

Baca Juga: Umat Nasrani TNI-Polri Polda Sumsel Gelar Doa Bersama Pemilu Damai

Pelatihan diadakan secara offline pada 25-26 Januari 2024 di Jakarta, sedangkan di daerah, pelatihan akan dilaksanakan secara online.

"Harapannya dengan adanya program ini, kemampuan atau literasi digital dari para perwira, para anggota TNI Angkatan Darat dapat meningkat. Dan bagaimana mereka memanejemen atau menghandle media itu bisa dilakukan dengan baik di masa yang akan datang," kata Kristomei.

"Cara berkomunukasinya juga lebih humanis, lebih efektif, dan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari media untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada," kata Kristomei, Akmil 1997 dan Kapendam Jaya 2017-2019.

HUT Dispenad

Penandatangan kerja sama pelatihan literasi digital diadakan setelah pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) intel Fungsi Penerangan TNI AD yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-73 Dispenad.

Dalam acara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan perhatian pada bidang komunikasi publik.

Menurut Maruli, acara Rakernis bertujuan memberikan masukan kepada jajaran Penerangan TNI Angkatan Darat soal komunikasi dengan media massa.

”Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, bisa jadi lebih baik lagi komunikasi dengan media," kata dia.

KASAD juga mengundang para pemimpin redaksi media massa nasional untuk bersilaturahmi.

Lewat silaturahmi tersebut, Maruli menerima masukan dari sejumlah pimpinan media massa mengenai bidang komunikasi publik.

"Tadi ada beberapa yang kami minta saran mungkin nanti ada hal yang dikoordinasikan oleh Ketua Dewan Pers, bagaimana teknisnya sehingga bisa dibagi waktu komunikasi ke media massa," kata dia.

Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Literasi Digital Jadi Kunci Cegah Hoaks dan SARA

TNI AD Netral

Maruli Simanjuntak turut menanggapi rekaman percakapan diduga unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, yang mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024.

Ia menjelaskan banyak kejadian, dalam hal ini, pihak-pihak tertentu memanipulasi video atau rekaman yang seolah-olah ada orang mengarahkan dukungan kepada pasangan calon presiden-wakil presiden tertentu.

Maruli menilai setingkat Perwira Menengah ke atas akan berpikir puluhan kali untuk membuat pernyataan di hadapan publik terkait dengan pilihan politik. Pasalnya, prajurit TNI netral dan tidak ikut memilih dan tidak boleh berpolitik praktis.

"Itu sangat berbahaya karena nanti orang merekam. Seperti saya saja berkomunikasi di telepon ngeri-ngeri sedap sekarang karena nanti direkam, diedit, munculnya suara saya," kata Maruli dalam konferensi pers usai bersilaturahmi dengan pimpinan media massa di Markas Besar TNI AD Jakarta Pusat.

"Jadi tetap kami pasti tindak lanjuti nanti. Semua itu akan kami tindak lanjuti," kata dia.

Ia pun menegaskan tak segan untuk mencopot anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap netralitas TNI dalam Pemilu 2024, pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

Baca Juga: Hari Juang TNI AD Ke-78, KASAD Janji Perhatikan Kesejahteraan Veteran

Bahkan,TNI AD memiliki mekanisme evaluasi di internal melalui perangkat intelijen. Maruli juga berkomitmen merespons secara cepat adanya dugaan keterlibatan aparatur negara dalam pemilu.

"Secara intelijen kami sudah ada mengarah karena sudah ngomong lah, segala macam dan kami punya bukti. Kita tidak ekspos media, langsung kita lakukan tindakan," kata dia.

Ia membuka pengaduan terkait dengan netralitas TNI dalam Pemilu 2024 melalui jajaran. Awak media yang menemukan dugaan-dugaan serupa dapat melaporkan ke Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat dan jajarannya.

Maruli menginstruksikan Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi untuk menyosialisasikan penerimaan laporan pelanggaran netralitas TNI kepada jajaran bawah.

"Nanti tolong sosialisasikan juga kepada para Kapendam, hingga Kapenrem supaya menerima aduan-aduan dari yang saya sampaikan (bila ada prajurit TNI yang tidak netral dalam pemilu, Red),” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan telah meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menangani kasus pelanggaran netralitas aparatur negara oleh unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.

"Kami sudah cek ke bawah, kami minta ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk takeover (ambil alih) dulu, untuk dilakukan supervisi terhadap teman-teman Bawaslu Kabupaten Batu Bara," kata Bagja.

Soal kasus di Kabupaten Batu Bara, Bareskrim Polri telah menangkap pria bernama Palti Hutabarat.

Palti ditangkap atas dugaan penyebaran berita hoaks terkait dengan rekaman pembicaraan yang mencatut nama Forkopimda di Kabupaten Batu Bara, Sumatera.

Dalam rekaman itu, Forkopimda setempat disebut ikut dalam pemenangan paslon 02, Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisno Andiko membenarkan penangkapan Palti.

"Benar bahwasanya proses penangkapan telah dilakukan oleh Direktorat Tipidsiber Bareskrim Polri. Namun, kami jelaskan lagi ini secara simultan baru pagi hari ini dilakukan serangkaian tindakan penyidikan melalui upaya penangkapan, tentu kita masih secara simultan berkesinambungan melakukan langkah-langkah berikutnya," ujarnya saat ditanya dalam jumpa pers di Bareskrim Polri.

Sebelumnya, Direktur Penegakan Hukum dan dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Ifdhal Kasim, mengatakan dalam percakapan tersebut terdapat suara diduga sejumlah pejabat yang tergabung dalam Forkopimda Kabupaten Batu Bara.

"Dalam percakapan itu ada Bupati Batubara dan kemudian Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian ada Kapolres dan lain-lain," kata dia di kantor Bawaslu RI Jakarta pada Selasa (16/1/2024).

“Yang kalau kita dengar isi pembicaraan tersebut, isinya intinya mengarah kepada pemenangan paslon 02 di Kabupaten Batu Bara,” kata Ifdal. 

Baca artikel dan berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.