Palembang, Sonora.ID – Radio Sonora Palembang menyiarkan Program Suara Masyarakat dengan tema “ Debat Usai Siapa Capres yang Layak Dipilih ? ” hari Rabu (07/02/2024).

Program Suara Masyarakat tersebut dimoderatori penyiar Sonora Palembang Esy Armisi dan menghadirkan tiga narasumber, diantaranya Dr. MH Thamrin Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Meita Istianda SIP, MSi Dosen FISIP sekaligus menjabat Direktur Universitas Terbuka Palembang serta Dr. Bastian Jabir Pattara, MSi Dosen Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Bina Darma Palembang.

Mengomentari penampilan setiap Capres pada debat kelima, Dr. MH Thamrin menilai setiap Paslon memiliki plus dan minus, Paslon 01 dan 03 terlihat berusaha merebut perhatian masyarakat namun Paslon 02 juga tidak bisa diabaikan, ia tetap menampilkan yang menarik.

“Paslon 02 banyak bicara yang general tapi penampilan juga tetap menarik. sementara Paslon 01 dan 03 berusaha menampilkan kemahiran berdebat, masing-masing berebut perhatian,” ujar Thamrin.

Dr. Bastian Jabir Pattara, MSi menilai pada debat terakhir gaya komunikasi yang luwes ditampilkan Paslon 03 dan Paslon 01 dimana data-data banyak ditampilkan begitu juga dengan Paslon 02.

Ketenangan dalam menyampaikan pesan sangat penting sekali mengingat ketenangan berbicara yang baik selalu didukung oleh data yang baik pula karena dengan data yang baik maka berbicara tidak akan bertele-tele.

“Paslon 02 paling irit bicara dengan persentase 27,1% disusul Paslon 01 35,9 % dan terakhir Paslon 03 37 %,” ujar Bastian.

Dr. Meita Istianda SIP, MSi menilai saat debat kelima masing-masing paslon terlihat menahan diri untuk menimbulkan hiruk pikuk seperti debat sebelumnya. Mereka terlihat mencari aman. Masing-masing tim sudah memberikan pengarahan agar menjelang pemilihan melandai saja.

“Karena melandai, sama-sama menahan diri sehingga bukan masalah tidak asik tapi datar- datar saja, ada calon yang mengiyakan saja, tentu tidak akan mempengaruhi public. Kemungkinan untuk kestabilan politik jelang tanggal 14 Februari 2024, mempengaruhi dinamika di masyarakat,” ujar Meitha.

Terkait Bansos yang digelontorkan jelang pemilu, Thamrin menilai bahwa hal tersebut menjadi perhatian masyarakat sebab terlihat momentumnya tidak tepat, tidak ada krisis juga inkonsistensi.

Mengapa harga BBM tidak naik padahal harga minyak dunia tinggi seperti ada anomali. Senada dengan Thamrin, Meitha juga menilai bahwa Bansos dananya dari APBN, bila ada symbol-simbol hal itu tidak beretika.

Sebaiknya masing-masing punya etika termasuk dalam hal politik. Selain itu belum ada kedaruratan kenapa Bansos digelontorkan.

Hal yang sama juga disampaikan Bastian bahwa pemerintah bukan lagi seperti memberi pancingan tapi ikan, kesannya Bansos diburu-buru, momennya kurang pas menimbulkan kecurigaan orang. Apakah benar-benar untuk rakyat miskin atau ada udang dibalik batu.

“ bansos kurang pas momennya, biasanya di akhir-akhir periode, ini di awal periode,” ujar Bastian.

Terkait peran cawapres dalam menaikan electoral capresnya, Bastian menilai bahwa capres 03 paling menguasai debat karena memiliki pengalaman sebagai yudikatif maupun eksekutif.

Baca Juga: Ma'ruf Amin: Siapapun yang Menang Pilpres, Jadi Presiden Seluruh Rakyat Indonesia

Paslon 02 demikian juga karena memiliki pengalaman di pemerintahan daerah. Sementara itu Thamrin lebih menilai ke persoalan electoral, bahwa pada pemilu sebelumnya cawapres mempertimbangkan keIndonesiaan, missal capres dari jawa, cawapresnya dari luar pulau jawa.

Berbeda sekarang terlihat bagaimana merebut suara di jateng, jabar, jatim dan suara nahdliyin. Senada dengan Thamrin, Meitha menilai bahwa keseimbangan keIndonesiaan perlu diperhatikan.

Jangan hanya slogan saja tapi perlu komposisi yang baik diletakan seperti yang pernah dahulu diletakkan oleh pendahulu kita.

Terkait sanksi yang diberikan DKPP terhadap ketua KPU RI, Meitha menilai bahwa kenapa sanksi baru diberikan, alangkah baiknya dilakukan analisis terlebih dahulu, jangan-jangan ada kepentingan lain namun bisa saja DKPP saat ini melihat dinamika dimasyarakat jika nanti dipersoalkan dibelakang hari.

Terlepas dari itu semua instrumen hukum yang seharusnya menjadi dasarnya, semua harus tunduk kepada hukum termasuk politik.

Terkait korupsi, Meitha menilai bahwa sebetulnya korupsi sudah ada sejak peradaban manusia, contohnya adalah adanya upeti. Untuk meminimalkan korupsi di era sekarang perlu memanfaatkan teknologi sebab dengan manual akan besar potensi korupsi terjadi.

Sementara terkait adanya akademisi yang memberikan petisi, Bastian menilai bahwa petisi bukan untuk mendukung satu Paslon tetapi adanya keinginan agar pemilu bisa berjalan jujur dan adil.

Siapapun yang menjadi pemimpin tidak masalah namun perlu perhatian bersama bagaimana proses pemilu bisa berjalan adil, dan netral.

“ Kita harus menjaga negara ini supaya situasi kondusif. Mari sama-sama memperbaiki negara untuk lebih baik. Dan jangan golput karena pertaruhannya lima tahun kedepan,” ujar Meitha menutup perbincangan. sementara Bastia mengingatkan untuk tetap menjaga netralitas guna memberi contoh kepada negeri .Perbincangan ini ditutup statement dari Thamrin bahwa demokrasi sebagai pilihan kita harus dirawat dengan baik untuk mendapat yang terbaik. Dengan memilih kita akan mendapat yang terbaik. Pemilih harus rasional, pilih apa yang digagas dan sesuai dengan hati nurani".