“Tapi gimana caranya kita mengetahui informasi yang didapat itu hoaks atau tidak? Jawabannya kita harus memakai logika. Karena hoaks itu menyerang emosi seseorang terlebih dahulu, makanya kita harus selalu berpikir kritis ketika menerima informasi,” tambahnya.

Hoaks juga bisa berkembang biak seiring berjalannya waktu, Konten Kreator, Adhy Basto menjelaskan bahwa untuk mencegah perkembangbiakan hoaks bisa dimulai dari menahan diri agar tidak terprovokasi oleh berita bohong tersebut.

“Karena Kadang hoaks datang bukan karena kita informasi dari orang lain, tapi kadang kita juga yang membuatnya sendiri tapi kita tidak sadar. Siapa yang bisa untuk menangkal hoaks itu? Ya diri kita sendiri,” jelas Adhy.

Mengenai cara melakukan pemilihan secara cerdas dan menggunakan media digital dengan bijak, Kebijakan Publik Google Indonesia, Arianne Santoso menyampaikan bahwa proses pengambilan keputusan saat pemilu harus didasarkan oleh penggunaan data yang akurat dan valid.

“Penyebaran berita bohong atau hoaks ini bisa mempengaruhi opini publik secara negatif. Dalam hal ini, Google membantu untuk memberikan informasi secara kredibel, yang harus ada data berbasis kebenaran. Jadi kami bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu yang memiliki legitimasi dalam menentukan benar atau salahnya informasi seputar politik,” tutur Arianne.

Tidak hanya bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu, Google bersama University of Cambridge melakukan riset mengenai alasan mengapa seseorang terprovokasi hoaks dan menemukan adanya tiga metode yang dipakai untuk menyebarkan hoaks, yaitu dengan memancing emosi seseorang, merusak reputasi, dan memanipulasi gambar dan video.

Dalam kesempatan yang sama, Aurelie Moeremans selaku Figur Publik membagikan pengalamannya sebagai cara untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan yang bijak dengan mengatakan bahwa jangan mudah terprovokasi ketika mendapatkan berita yang bombastis seputar pemilu di media sosial.

“Jadi kalau ada berita di medsos yang bombastis banget nih kita harus cari tau dulu kebenarannya misalnya di Google atau di media-media lainnya yang terpercaya. Kita harus lebih kritis lagi, Sebelum disebarin harus dipastiin dulu bener apa engga. Fokus sama berita-berita valid aja,” ucap Aurelie.

Baca Juga: Bank Indonesia Sebut Sepanjang 2023 Ekonomi Jawa Barat Tumbuh 5 Persen  

Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menanggapi pandangan Aurelie mengenai pentingnya mengembangkan kreativitas dalam menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye politik yang positif dan membangun. Mardiana mengatakan bahwa penggunaan media sosial dalam penyelenggaraan pemilu menjadi alat bantu tersendiri bagi KPU dan Bawaslu dalam melacak jejak digital para kandidat paslon.

“Platform media sosial tidak hanya menjadi pendistribusian informasi, tetapi juga jadi alat kerja dari KPU dan Bawaslu. Dengan alat kerja ini kita bisa menelusuri profil para paslon dengan men-tracking jejak digitalnya, jadi kita juga terbantu dalam memverifikasi untuk membuat keputusan apakah tindakan mereka misalnya dari aspek administrasi pernah digugat salah secara hukum atau tidak,” ujarnya.

Sementara itu, Key Opinion Leader (KOL), Amanda Belina, mengajak pemilih muda untuk aktif dalam kegiatan politik sebagai upaya membangun pemilu yang damai. Memilih berdasarkan informasi yang akurat juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan pemilih pemula saat pemilu nanti.

“Kita sebagai generasi penerus bangsa, harus melakukan yang terbaik untuk bangsa. Karena satu suara dari kita semua akan menentukan gimana gambaran negeri ini kedepannya,” pungkas Amanda.

Kegiatan Literasi Digital untuk Pemilu Damai Makassar merupakan salah satu upaya literasi digital untuk segmen masyarakat umum dalam rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo). Program Indonesia Makin Cakap Digital bertujuan untuk memberikan literasi tentang teknologi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.

Siaran pers dan foto :