Sonora.ID – Sejak penayangan perdananya yaitu pada hari Minggu (11/2/2024), film dpkumenter Dirty Vote masih terus menjadi sorotan.

Kabar terbarunya, sutradara dan tiga pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran film dokumenter Dirty Vote kini dilaporkan ke polisi.

Dilansir dari Tempo, laporan itu dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) ke Mabes Polri dengan terlapor Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandhy Laksono selaku sutradara.

Secara garis besar, Dirty Vote adalah film dokumenter yang mengupas dugaan kecurangan dalam proses pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) 2024 menuai perdebatan.

Film ini merupakan karya sutradara Dandhy Laksono bekerjasama dengan sejumlah pihak lainnya seperti sutradara fotografi, Jagad Raya; videographer, Yusuf Priambodo dan Benaya Harobu; produser, Irvan dan Joni Aswira.

Baca Juga: Sinopsis Dirty Vote, Film Dokumenter yang Bongkar Kecurangan Pemilu 2024

Dirty Vote juga menggandeng lima orang researchers yaitu Helmi Lavour, Kafin Muhammad, Nurdinah Hijrah, Rino Irlandi, dan Joni Aswira.

Film Dirty Vote diambil dari sudut pandang para profesional hukum tata negara Indonesia yang membintangi film ini yaitu, Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Nah, artikel ini akan membahas profil pakar yang terlibat dalam Dirty Vote.

Profil Pakar yang Terlibat dalam Dirty Vote

Profil Bivitri Susanti

Bivitri, atau akrab disapa Bibip, adalah pengajar di STH Indonesia Jentera.

Dilansir dari situs resmi Jentera, perempuan kelahiran 5 Oktober 1974 itu pernah menjadi menjadi research fellow di Harvard Kennedy School of Government pada 2013-2014, visiting fellow di Australian National University School of Regulation and Global Governance pada 2016, dan visiting professor di University of Tokyo, Jepang pada 2018. 

Kerap menulis di berbagai publikasi, Bivitri merupakan penerima Anugerah Konstitusi M. Yamin dari Pusat Studi Konstitusi Unand dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) sebagai Pemikir Muda Hukum Tata Negara pada 2018. 

Bivitri juga dikenal aktif dalam kegiatan pembaruan hukum melalui perumusan konsep dan langkah-langkah konkrit pembaruan, serta dalam mempengaruhi langsung penentu kebijakan sejak 1999.

Terakhir, dia tercatat masuk dalam Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik  Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md pada 2023.

Bivitri masuk dalam Kelompok Kerja Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan. 

Profil Zainal Arifin Mochtar

Zainal Arifin Mochtar, adalah seorang pengajar dalam bidang hukum tata negara di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Ia merupakan sosok yang aktif dalam gerakan anti korupsi melalui Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM.

Dirinya juga telah mencatatkan nama-nama besar seperti Denny Indrayana.

Sebagai seorang yang terlibat aktif dalam gerakan anti korupsi, Zaenal Arifin sering diminta komentarnya oleh media massa.

Bahkan, ia juga sering muncul di acara-acara seperti Indonesia Lawyers Club yang disiarkan oleh TVOne.

Tak hanya itu, ia juga dipercaya menjadi moderator dalam debat Capres dan Cawapres pada tahun 2014.

Awalnya, Zainal Arifin memiliki keinginan untuk belajar di Jurusan Teknik Geologi UGM, namun dua kali kegagalan tersebut membawanya beralih jurusan ke Hukum.

Setelah menyelesaikan gelar sarjana, Zainal Arifin Mochtar melanjutkan pendidikannya dengan meraih gelar master bidang hukum dari Northwestern University, Amerika Serikat, pada 2006.

Baca Juga: 40 Kata-Kata Bijak Pemilu Damai 2024 yang Cocok Jadi Caption di Medsos

Profil Feri Amsari

Pria berdarah Minang yang lahir di Padang, 2 Oktober 1980 ini merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) tahun 2004.

Sejak masih berkuliah di Unand, Feri pun termasuk mahasiswa aktif dan berprestasi.

Ia pun pernah memenangkan Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Tingkat Universitas Andalas.

Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) sekaligus Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unand sejak tahun 2000 hingga tahun 2003.

Selain sebagai petinggi organisasi mahasiswa, Feri pun juga aktif sebagai wartawan mahasiswa dan menjadi salah satu Dewan Redaksi Buletin Gema Justisia Fakultas Hukum Unand.

Feri juga pernah menjabat sebagai Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik (UKM PHP) Unand pada tahun 2003 hingga 2004.

 Ia pun berhasil lulus dari Unand di tahun 2004 dengan peminatan hukum tata negara.

Ia pun melanjutkan pendidikan magisternya di kampus yang sama dan berhasil meraih gelar magister hukum.

Kegigihan Feri untuk mendalami ilmu hukum juga dilakukannya dengan menempuh studi perbandingan hukum Amerika dan Asia di William and Mary Law School, Virginia, Amerika Serikat dan berhasil meraih gelar LL.M.

Saat ini, Feri pun dikenal sebagai salah satu pakar hukum tata negara serta akademisi di Universitas Andalas.

Feri pun juga merupakan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas periode 2017 - 2023.

Ia pun menjadi penulis dari beberapa buku kajian hukum, seperti Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI)rilis tahun 2009, Membangun Indonesia dari Daerah-Partisipasi Publik dan Politik Anggaran Daerah (Jica-CSIS, tahun 2007), Pemilu Serentak rilis tahun 2014, dan Proses Seleksi Hakim rilis tahun 2015.

Selain aktif sebagai pengamat hukum, Feri pun juga aktif mempublikasikan jurnal dan artikel hukumnya di berbagai media massa.

Kini, Feri pun aktif menyuarakan pendapatnya soal jalannya proses hukum di pemerintahan Indonesia.

Ia pun juga kerap mengkritik kebijakan publik, terlebih lagi jelang pilpres 2024 yang kerap menuai kontroversi di masyarakat.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News

Baca Juga: Cara Daftar dan Login Sirekap Pemilu 2024, Beserta Link Download