Palembang, Sonora.ID - Penjabat Gubernur Sumatera Selatan (Pj Sumsel) Agus Fatoni mengatakan, Pemprov Sumsel akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengatasi permasalahan sosial masyarakat.

Hal ini mencakup melibatkan Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjamin keberhasilan program prioritas pemerintah.

"Kami siap mendukung program PKK dan kami bersyukur, bahwa PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera cukup aktif dalam menjalankan tugasnya. Tugasnya bersama pemerintah dan pemangku kepentingan dan juga aktif di masyarakat,” kata Fatoni dalam Kegiatan Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Layanan Admninstrasi Penduduk (Adminduk) KTP pertama bagi WNI berusia 17 tahun.

Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (21/02/2024) di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan.

Terkait anggaran, PKK Sumsel dan Kabupaten/Kota sejauh ini sudah sangat memadai, tentunya hal ini tidak lepas dari koordinasi TP PKK yang baik antara antara Ketua TP PKK dengan Kepala Daerahnya.

Baca Juga: Ini Penyebab Harga Bahan Pokok Naik Pasca Pemilu, Apa Solusinya?

Selain APBD, sumber anggaran PKK juga berasal dari tanggung jawab sosial perusahaan.

"Alhamdulillah di Sumsel terjalin komunikasi yang cukup baik antara pimpinan daerah dengan Ketua TP PKK, harus menjadi contoh bagi keluarga khususnya ada sosialisasi sadar hukum,” kata Fatoni.

Maka pemerintah daerah akan terus melanjutkan interaksi semua pihak dalam menangani permasalahan sosial.

Salah satunya adalah pencanangan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Sumsel (GPISS) dan Gerakan Pasar Murah Serentak yang berlangsung rutin setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis.

"Jadi setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis, masyarakat bisa ayo ke sana,” katanya. .

Selain itu, Pemprov Sumsel mempunyai tiga gerakan serentak lainnya yakni Gerakan Renovasi Rumah Serentak Sumsel (GBRSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi Sumsel (GPSSS) dan Gerakan Penanganan Stunting Serentak se-Sumsel (GPStSS).

Ketiga gerakan serentak ini merupakan wujud nyata dari tujuan Pemprov Sumsel untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem dan mengendalikan inflasi.

"Alhamdulillah, pekerjaan renovasi rumah sudah terinventarisasi di seluruh Sumsel dan lebih dari 8.000 rumah, dan ini berkat arahan Ketua Umum TP PKK Tri Tito Kepada Karnavian kepemimpinan dan gerakan terpadu dan sekaligus,” kata Fatoni.

Baca Juga: DPRD Sumsel Gelar Rapat Paripurna ke-80 Tahun 2024 terkait Laporan Hasil Pelaksanaan Reses

Soal penanganan stunting, akan dilakukan stunting by name by address. Tujuannya agar bayi penderita stunting mendapatkan makanan yang sehat, bergizi dan tentunya berkualitas.

"Jadi, peran PKK dan Posyandu bersama lurah dan Kepala Desa sangat penting untuk memastikan program stunting dituntaskan dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terkini, agar pemberian makanan pada bayi benar,” tegasnya.

Dalam acara tersebut juga turut Pj Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian, Pj Ketua TP PKK Sumsel Tyas Fatoni, Pj Walikota Palembang Ratu Dewa dan para Ketua TP PKK di 17 Kabupaten/Kota se Sumsel serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel.

TERKINI

Tingkatkan Kualitas Pelayanan, RSUD dr Rubini Mempawah Kaji Tiru Program PKRS dan Implementasi SIMRS RSUD SSMA

25 November 2024 20:11 WIB

Daftar Pemenang MAMA Awards 2024, aespa dan SEVENTEEN Mendominasi!

25 November 2024 20:10 WIB

Soal dan Kunci Jawaban PAI Kelas 8 Halaman 131-135 Kurikulum Merdeka

25 November 2024 19:50 WIB

Sinopsis Drama China The Land Of Warriors 2 dan Daftar Nama Pemainnya

25 November 2024 19:50 WIB