APBN mencatatkan kinerja yang baik di awal tahun 2024. Penerimaan APBN Jateng sampai dengan 31 Januari 2024 berhasil mencapai Rp9,72 triliun (8,12% dari target), serta realisasi belanja APBN mencapai Rp10,32 triliun (9,33% dari pagu).

Kinerja penerimaan masih tumbuh positif didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik. Penerimaan Perpajakan terdiri dari penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai, tercatat Penerimaan Pajak sebesar Rp4,57 triliun (8,48% dari target) dan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp4,61 triliun (7,59% dari target). Realisasi PNBP mencapai sebesar Rp537,71 M (10,56% dari target), secara nominal tumbuh 45,88% (y-on-y).

Secara khusus untuk realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jateng II pada bulan Januari 2024 mencapai Rp1,05 triliun, yang mengalami kenaikan 2,7% dibanding tahun sebelumnya di periode yang sama. Capaian penerimaan pajak tersebut terdiri dari PPh Non Migas sebesar Rp629 miliar, PPN dan PPnBM Rp403 miliar, PBB Rp4,5 miliar, dan Pajak lainnya sebesar Rp21 Miliar. Kinerja Penerimaan pajak pada Provinsi Jateng II tersebut disokong oleh lima besar sektor penerimaan pajak. Peranan lima besar sektor tersebut antara lain sektor Industri pengolahan sebesar Rp370,4 miliar (35%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Kendaraan sebesar Rp259,6 miliar (24,53%), Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar Rp125,8 miliar (11,89%), Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp80 Miliar (7,56%), Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp42,3 miliar (4%), dan sektor lainnya sebesar Rp180 milar (17%).

APBN 2023 di Jateng dapat terjaga kuat dan sehat turut dipengaruhi dari realisasi belanja negara yang semakin berkualitas dengan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN ini bermakna bagi masyarakat. Realisasi Belanja K/L telah mencapai Rp1,32 T (3,17% dari pagu), secara nominal nilai ini mengalami kontraksi -6,51% (y-on-y). Hampir seluruh jenis belanja secara nominal tumbuh, hanya belanja Modal yang masih terkontraksi sebesar -91,65%.

Sedangkan pada APBD, pendapatan daerah di Jateng sampai dengan 31 Januari 2024 sebesar Rp10,95 triliun (4,52% dari target) tumbuh Rp4,85 triliun atau 79,66% (y-on-y). Realisasi TKD mencapai Rp8,99 triliun (13,05% dari alokasi pagu) yang mengalami kenaikan sebesar Rp4,21 triliun atau 87,86% (yoy). Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) meningkat. Masih belum ada penyaluran DAK Fisik karena sebagian besar OPD masih melakukan proses administratif dan pengadaan barang/jasa sesuai bidang masing-masing.

Baca Juga: Makam di Desa Beku Klaten Dibongkar Akibat Proyek Tol Solo-Jogja

Pelaksanaan APBN untuk Pembangunan Jawa Tengah

APBN juga menjadi instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana belanja negara diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas seperti subsidi bunga pembiayaan kredit usaha rakyat untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkat ke skala usaha yang lebih besar.

Sampai dengan s.d 31 Januari 2024, realisasi penyaluran kredit program telah mencapai Rp3,27 Triliun kepada 68,81 ribu debitur yang terdiri dari KUR Rp3,24 triliun kepada 63,88 ribu debitur dan Umi Rp28,16 miliar kepada 4,93 ribu debitur. Berdasarkan wilayah Kab/Kota, Penyaluran KUR sampai dengan Januari 2024 terbanyak di Kab. Banyumas dengan jumlah penyaluran mencapai Rp172,06 miliar untuk 3.682 debitur dan yang terkecil di Kota Magelang dengan jumlah penyaluran Rp9,29 miliar untuk 227 debitur. Sedangkan penyaluran kredit Ultra Mikro (Umi) terbanyak di Kab. Jepara dengan jumlah penyaluran Rp2,25 miliar untuk 331 debitur, danyang terkecil di Kab. Kendal dengan jumlah penyaluran Rp202 juta untuk 29 debitur.

Percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan juga dilakukan melalui dukungan APBN kepada Pemerintah Daerah melalui hibah. Pada periode bulan Januari 2024 telah terealisasi hibah BMN Jawa Tengah sebesar Rp 2,04 miliar yang dipergunakan untuk penyediaan tanah untuk Infrastruktur dan Kepentingan Umum/Daerah.

Kinerja APBN Jawa Tengah di awal 2024 terus melanjutkan kinerja baik APBN 2023 dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemerintah terus memantau dan mengantisipasi dampak dari pelemahan perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global terhadap perekonomian domestik dan kesinambungan fiskal.

#PajakKuatAPBNSehat

Penulis : Ika Andriani