Solo, Sonora.ID – Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Tengah (Jateng) menyelenggarakan Konferensi Pers Assets Liabilities Committee (ALCo) Kemenkeu Satu Regional Jateng terkait Penyampaian Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wilayah Jateng periode s.d. 31 Januari 2024 yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Microsoft Teams (Kamis, 29/2). Forum ALCo merupakan perwujudan sinergi sekaligus bentuk koordinasi untuk menunjang pencapaian tujuan Kementerian Keuangan serta UE I terkait di wilayah kerjanya.

Kegiatan ini dimulai pukul 13.30 WIB. Dihadiri oleh Kepala Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jateng dan DIY Tri Wahyuningsih Retno Mulyani selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Jateng, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jateng Muhdi, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng I Max Darmawan, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil DJP Jateng II Mochamad Taufiq, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jateng dan DIY Suaidy, dan Local Expert Jateng Wahyu Widodo.

Dalam paparan yang disampaikan, diuraikan tiga poin penting sebagai berikut.

Baca Juga: Refleksi 3 Tahun Kepemimpinan, Gibran Janji Programnya Tetap Berjalan

Perkembangan Ekonomi dan Indikator Kesejahteraan

Masuk ke tahun 2024, ketidakpastian geopolitik tetap menjadi perhatian utama. Selain itu, tekanan inflasi dan suku bunga global juga merupakan risiko yang perlu diawasi. Menurut proyeksi Bank Dunia dan IMF, perekonomian global diperkirakan tetap stagnan dengan tingkat inflasi yang tinggi.

Peran penting APBN semakin terasa di tengah tantangan ketidakpastian global. Meskipun terjadi pelemahan secara global, ekonomi Jateng pada Triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 4,98%. Ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, di mana ekonomi Jateng tumbuh sebesar 4,73% (tahun ke tahun). Meskipun Inflasi bulan Januari 2024 menurun menjadi -0,08% (bulan ke bulan) dari 0,21% (bulan ke bulan) pada Desember 2024, tekanan harga beras tetap perlu diperhatikan. Pemerintah terus berupaya menstabilkan harga pangan, khususnya beras, menjelang bulan Ramadan.

Meskipun demikian, aktivitas ekonomi Jawa Tengah tetap stabil dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Januari 2024 menunjukkan tingkat optimisme sebesar 136 (bulan ke bulan). Nilai Tukar Petani (NTP) juga menunjukkan peningkatan pada Januari 2024 menjadi 118,20, naik 0,93% dari bulan sebelumnya. Namun, Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Januari 2024 mengalami penurunan sebesar -2,41% dibandingkan bulan sebelumnya, menjadi 101,71.

Baca Juga: Toko Kunci di Kadipiro Terbakar, Anjing Peliharaan Mati Terpanggang

Perkembangan Kinerja Fiskal Regional

APBN mencatatkan kinerja yang baik di awal tahun 2024. Penerimaan APBN Jateng sampai dengan 31 Januari 2024 berhasil mencapai Rp9,72 triliun (8,12% dari target), serta realisasi belanja APBN mencapai Rp10,32 triliun (9,33% dari pagu).

Kinerja penerimaan masih tumbuh positif didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik. Penerimaan Perpajakan terdiri dari penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai, tercatat Penerimaan Pajak sebesar Rp4,57 triliun (8,48% dari target) dan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp4,61 triliun (7,59% dari target). Realisasi PNBP mencapai sebesar Rp537,71 M (10,56% dari target), secara nominal tumbuh 45,88% (y-on-y).

Secara khusus untuk realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jateng II pada bulan Januari 2024 mencapai Rp1,05 triliun, yang mengalami kenaikan 2,7% dibanding tahun sebelumnya di periode yang sama. Capaian penerimaan pajak tersebut terdiri dari PPh Non Migas sebesar Rp629 miliar, PPN dan PPnBM Rp403 miliar, PBB Rp4,5 miliar, dan Pajak lainnya sebesar Rp21 Miliar. Kinerja Penerimaan pajak pada Provinsi Jateng II tersebut disokong oleh lima besar sektor penerimaan pajak. Peranan lima besar sektor tersebut antara lain sektor Industri pengolahan sebesar Rp370,4 miliar (35%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Kendaraan sebesar Rp259,6 miliar (24,53%), Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar Rp125,8 miliar (11,89%), Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp80 Miliar (7,56%), Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp42,3 miliar (4%), dan sektor lainnya sebesar Rp180 milar (17%).

APBN 2023 di Jateng dapat terjaga kuat dan sehat turut dipengaruhi dari realisasi belanja negara yang semakin berkualitas dengan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN ini bermakna bagi masyarakat. Realisasi Belanja K/L telah mencapai Rp1,32 T (3,17% dari pagu), secara nominal nilai ini mengalami kontraksi -6,51% (y-on-y). Hampir seluruh jenis belanja secara nominal tumbuh, hanya belanja Modal yang masih terkontraksi sebesar -91,65%.

Sedangkan pada APBD, pendapatan daerah di Jateng sampai dengan 31 Januari 2024 sebesar Rp10,95 triliun (4,52% dari target) tumbuh Rp4,85 triliun atau 79,66% (y-on-y). Realisasi TKD mencapai Rp8,99 triliun (13,05% dari alokasi pagu) yang mengalami kenaikan sebesar Rp4,21 triliun atau 87,86% (yoy). Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) meningkat. Masih belum ada penyaluran DAK Fisik karena sebagian besar OPD masih melakukan proses administratif dan pengadaan barang/jasa sesuai bidang masing-masing.

Baca Juga: Makam di Desa Beku Klaten Dibongkar Akibat Proyek Tol Solo-Jogja

Pelaksanaan APBN untuk Pembangunan Jawa Tengah

APBN juga menjadi instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana belanja negara diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas seperti subsidi bunga pembiayaan kredit usaha rakyat untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkat ke skala usaha yang lebih besar.

Sampai dengan s.d 31 Januari 2024, realisasi penyaluran kredit program telah mencapai Rp3,27 Triliun kepada 68,81 ribu debitur yang terdiri dari KUR Rp3,24 triliun kepada 63,88 ribu debitur dan Umi Rp28,16 miliar kepada 4,93 ribu debitur. Berdasarkan wilayah Kab/Kota, Penyaluran KUR sampai dengan Januari 2024 terbanyak di Kab. Banyumas dengan jumlah penyaluran mencapai Rp172,06 miliar untuk 3.682 debitur dan yang terkecil di Kota Magelang dengan jumlah penyaluran Rp9,29 miliar untuk 227 debitur. Sedangkan penyaluran kredit Ultra Mikro (Umi) terbanyak di Kab. Jepara dengan jumlah penyaluran Rp2,25 miliar untuk 331 debitur, danyang terkecil di Kab. Kendal dengan jumlah penyaluran Rp202 juta untuk 29 debitur.

Percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan juga dilakukan melalui dukungan APBN kepada Pemerintah Daerah melalui hibah. Pada periode bulan Januari 2024 telah terealisasi hibah BMN Jawa Tengah sebesar Rp 2,04 miliar yang dipergunakan untuk penyediaan tanah untuk Infrastruktur dan Kepentingan Umum/Daerah.

Kinerja APBN Jawa Tengah di awal 2024 terus melanjutkan kinerja baik APBN 2023 dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemerintah terus memantau dan mengantisipasi dampak dari pelemahan perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global terhadap perekonomian domestik dan kesinambungan fiskal.

#PajakKuatAPBNSehat

Penulis : Ika Andriani