Banjarmasin, Sonora.ID - Pemko Banjarmasin membantah adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam upaya menekan angka stunting.

Dugaaan itu mencuat, lantaran adanya program Aparatur Sipil Negara (ASN) Peduli stunting, dalam bentuk sumbangan sukarela.

Padahal menurut Kepala Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin, Helfian Noor, ASN Peduli Stunting adalah turunan dari program pusat.

“BKKBN pusat ada program Bapak Asuh Stunting. Di tempat kita implementasinya ASN Peduli Stunting,” ujarnya, saat dikonfirmasi Smart FM Banjarmasin, di Balai Kota, Selasa (05/3).

Ia menyebut, program itu adalah bentuk kolaborasi untuk menekan angka stunting. Artinya, tidak hanya APBD dan APBN, ASN juga diminta ikut berpartisipasi.

“Tapi sekali lagi tidak diwajibkan. Hanya sukarela,” tambahnya.

Ia memaparkan, sejauh ini dana yang terkumpul dari program ASN Peduli Stunting mencapai Rp200 juta.

“Dana itu masuk ke rekening khusus pengelola Bapak Asuh Stunting. Penanggung jawabnya Kabid Kesejahteraan Keluarga,” ungkapnya.

Baca Juga: DSP3AKB Kab. Landak Gelar Diseminasi Audit Kasus Stunting Kab. Landak Tahun 2024

Ia menambahkan, dari dana itu diolah dalam bentuk makanan ke sasaran setiap harinya oleh para kader.

“Ada namanya inovasi Kelurahan Zero Stunting. Ada lima kelurahan yang jadi lokus kita yang jumlah anak kasus stuntingnya sekitar 10 anak,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjarmasin, Tabiun Huda. Ia menyebut, bahwa hal ini hanya imbauan, bukan kewajiban.

Namun yang jelas, hal ini adalah upaya jajarannya untuk mengatasi angka stunting di kota Banjarmasin.

“Bentuk kepedulian ASN. Yang mau silahkan, yang tidak mau silahkan. Ini hanya bentuk sosial,” tutupnya.

Diketahui, DPPKBPM Kota Banjarmasin menyebut, pada tahun 2023 ada sebanyak 1.200 lebih kasus stunting di Banjarmasin.

Sedangkan di tahun 2024, masih dilakukan pendataan secara total kasus stunting yang tersisa.

Kemudian, jika tahun sebelumnya Banjarmasin ada di angka 22,4 persen, maka di tahun 2024 diharapkan turun menyamai angka nasional di 14 persen.