Jakarta,Sonora.Id —Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) akan menghadirkan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dengan model dan pendekatan baru,

Pada 2024, program TPBIS menghadirkan bahan bacaan bermutu dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan kecakapan literasi. Tahun ini, program TPBIS dan Bahan Bacaan Bermutu mengusung tema “Peningkatan Kualitas Perpustakaan Desa untuk Memperkuat Kecakapan Literasi untuk Mendukung Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka”.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz mengungkapkan tingkat kegemaran membaca berdasarkan hasil survei Perpusnas tahun 2018 berada pada angka 52,92 persen dan jumlah penduduk yang mengakses internet sampai 2018 berdasarkan data Badan Pusat Statistik baru 43,47 persen.

“Dengan kondisi tersebut program penguatan kegemaran dan budaya literasi dilakukan melalui bantuan bahan bacaan bermutu tahun 2024 untuk 10.000 perpustakaan di desa/kelurahan dan taman bacaan masyarakat yang masing-masing akan mendapatkan seribu judul buku khusus untuk anak SD dan PAUD agar dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan daya nalar masyarakat,” terangnya dalam Sosialisasi Penguatan Budaya Baca dan Literasi melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Penyediaan Bahan Bacaan Bermutu untuk Perpustakaan Desa, Perpustakaan Kelurahan, dan Taman Bacaan Masyarakat Tahun 2024 yang digelar secara hibrida, pada Kamis (21/3/2024).

Plt. Kepala Perpusnas mengatakan bahwa Perpusnas berupaya menginisiasi jalinan kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan dalam mengupayakan penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi yang mencakup pengembangan mitra-mitra perpustakaan.

“Melalui upaya kolaboratif ini diharapkan tercipta ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan dan program yang kami gagas pada 2024 itu merupakan salah satu kegiatan di Perpusnas yang kami tujukan sebagai upaya penguatan budaya baca dan literasi hingga tingkat desa. Di mana hasil diskusi dengan tim dari Komisi X DPR RI ternyata perpustakaan itu jauh dari masyarakat tidak sampai ke pelosok desa di mana masyarakat kita hidup di sana,” terangnya.

Ditambahkannya, program TPBIS diharapkan tidak hanya melibatkan mitra program, namun juga pengelola perpustakaan desa/kelurahan, TBM, serta dinas perpustakaan provinsi maupun dinas perpustakaan kabupaten/kota. “Karena kita tidak bisa bekerja sendirian. Kemudian rekan-rekan di balai dan kantor bahasa di seluruh Indonesia 30 provinsi saya sengaja libatkan sebagai bagian yang akan terus mengawal kegiatan ini dalam rangka penguatan literasi masyarakat hingga di tingkat desa,” urainya.

Dalam laporan disebutkan, sejak pelaksanaan program TPBIS pada 2018—2023, sebanyak 1.804 staf perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota, 3.094 pengelola perpustakaan desa/kelurahan, 119 master trainer, dan 759 fasilitator daerah telah dibangun kapasitasnya melalui program ini. Dalam kegiatan pelibatan masyarakat, tercatat sebanyak 4.149.724 anggota masyarakat telah mengikuti 171.734 kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan mitra.

Direktur Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami menyebut bahwa transformasi Indonesia diarahkan untuk mewujudkan negara maju dengan perekonomian yang tinggi dan berdampak pada kesejahteraan. Maka agenda pendidikan dan literasi harus ditempatkan pada posisi yang strategis dan prioritas.

Menurutnya, literasi sebagai faktor esensial dan upaya membangun fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. “Pada akhirnya perpustakaan bisa menjadi sarana pendukung bagi penguatan literasi masyarakat dengan akses yang sangat luar biasa pada sumber pengetahuan yang semakin terbuka dan informasi yang makin kaya,” tuturnya.

Dia menambahkan dalam upaya meningkatkan literasi melalui transformasi sosial dan pemberdayaan masyarakat, perpustakaan harus diperkaya dengan sumber bacaan yang bermutu. Selain itu, infrastruktur teknologi harus baik sehingga memudahkan akses kepada sumber pengetahuan melalui teknologi internet yang mendukung bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan mewujudkan masyarakat berpengetahuan.

Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan hadirnya program TPBIS yang mengenalkan perpustakaan sebagai tempat membaca buku dan tempat berkegiatan masyarakat menjadi angin segar bagi pertumbuhan literasi di Kabupaten Maros.

“Melalui program TPBIS ini kami masyarakat bisa membaca dan berkegiatan di perpustakaan sehingga bisa memperoleh keterampilan dari bahan bacaan hingga mereka memperoleh kesejahteraan,” ungkapnya.

Menurut Chaidir, komitmen menjadi hal paling penting dalam peningkatan literasi di daerah. Pemerintah Kabupaten Maros mengawali komitmen tersebut dengan menghadirkan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengembangan Budaya Literasi dan kemudian secara mandiri mereplikasi program TPBIS.

Pada 2023, Kabupaten Maros secara mandiri telah berhasil mereplikasi sepuluh perpustakaan desa/kelurahan. Kabupaten Maros juga berencana menambah 15 perpustakaan desa/kelurahan yang akan mereplikasi program TPBIS pada 2024.

Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Teguh Hadi Sulistyono menilai investasi pada sumber daya manusia dirasa masih kurang populer di kalangan pemerintah desa, karena hasilnya tidak dapat dilihat langsung dibandingkan dengan pembangunan fisik atau infrastruktur.

Namun dirinya menegaskan, Kementerian Desa mendorong seluruh desa untuk mengalokasikan dana desa dalam upaya peningkatan literasi desa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 tahun 2023 di mana salah satu prioritas kebijakan prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan juga bahan bacaan.

“Kami berterima kasih kepada Perpusnas yang akan menyalurkan bantuan seribu buku untuk 10.000 desa yang mana akan menguatkan regulasi yang kami susun untuk desa,” imbuhnya.

Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Abdul Khak mengatakan dengan kondisi literasi di Indonesia saat ini di mana belum tercapainya tingkat literasi yang diharapkan hingga sulitnya akses buku yang ramah anak di daerah terutama 3T (tertinggal, terdepan, terluar), mengharuskan adanya intervensi dalam penyediaan buku bermutu.

“Kami dari Kemendikbud mengintervensi dalam tiga hal, yaitu dimulai dengan menyiapkan buku bermutu yang diminati anak-anak, kemudian yang kedua kami mencetak dan mengirimkan buku ke sekolah yang membutuhkan secara langsung, dan yang ketiga kami melatih guru maupun pustakawan di sekolah untuk mengolah dan mengelola buku-buku tersebut,” terangnya.