Manado, SONORA.ID - Kemajemukan yang terjaga dan terpelihara merupakan prasyarat
pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Maruf Amin saat mengukuhkan
Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Ballroom Hotel Four Points by
Sheraton Manado, Jl. Piere Tendean, Kec. Sario, Kota Manado, Sulut, Kamis (04/04/2024).

Wapres dalam sambutannya mengatakan bahwa Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berhasil
menjaga kemajemukan masyarakat secara harmonis sehingga pembangunannya maju
dengan pesat yang sejatinya dipraktikkan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan
syariah di Indonesia.

Wapres menambahkan semboyan "Torang Samua Basudara" betul-betul dijadikan
semangat untuk mendorong pembangunan daerah oleh seluruh masyarakat dan jajaran
pemerintah daerah di provinsi yang dinobatkan sebagai salah satu provinsi paling toleran di
Indonesia.

Lebih lanjut, Wapres menerangkan bahwa ekonomi syariah yang mengusung keadilan,
inklusivitas, pemerataan kesejahteraan, dan perhatian terhadap keberlangsungan
lingkungan.

Baca Juga: Desa Purwajaya Gandeng PT ABK Menuju Pertanian Maju

Selain itu Wapres mengatakan bahwa Sulawesi Utara juga menjadi salah satu lokasi
sebaran pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Menurutnya, selama tahun 2013 hingga 2023, terdapat 86 proyek infrastruktur senilai 2,4 triliun yang bersumber dari SBSN.

“Salah satunya, Pembangunan Bandara Bolaang Mongondow yang baru diresmikan. Ini
adalah bentuk kontribusi pembiayaan berbasis syariah untuk memacu pertumbuhan
ekonomi regional,” sebutnya.

Rencana pengembangan Pelabuhan Bitung akan memperkuat jaringan transportasi laut
internasional dan meningkatkan konektivitas, serta diharapkan memberi efek berganda bagi sektor industri dan pariwisata.

Disamping itu kata Wapres, letak strategis Sulut menjadikannya pintu gerbang ekspor di
Kawasan Timur Indonesia menuju negara ASEAN dan Asia Pasifik, dan berpotensi
memberikan kontribusi bagi kerjasama ekonomi kawasan.

Wapres memberikan apresiasi bahwa “Kemajuan ekonomi dan keuangan syariah yang telah
dicapai Provinsi Sulut, terus dilanjutkan, serta berdampak nyata kemanfaatannya dirasakan
oleh masyarakat,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Wapres meminta KDEKS bersama dengan Pemprov Sulut untuk
mengkapitalisasi dan mensinergikan berbagai potensi dan keunggulan tersebut dengan
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga menjadi sumber pertumbuhan
baru wilayah hingga nasional.

Di lokasi yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut Andry Prasmuko
melaporkan bahwa sejalan dengan peningkatan posisi Indonesia sebagai peringkat ketiga
setelah Malaysia dan Arab Saudi di Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2023,
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sulut juga memiliki prospek pertumbuhan yang baik.

“Kesadaran terhadap potensi dan prospek produk halal di Sulawesi Utara, diantaranya dapat dilihat pada perkembangan jumlah sertifikasi halal yang diajukan oleh para pelaku UMKM. Tahun 2023, telah diterbitkan total 2.193 sertifikat halal atau meningkat tajam dibandingkan tahun 2021-2022 dengan total 178 sertifikat halal,” lapornya.

Adapun data sementara per Maret 2024 sebanyak 75 sertifikat halal telah diterbitkan.

Dalam mendukung akselerasi sertifikasi halal ini, menurutnya Bank Indonesia juga turut
memfasilitasi dan bersinergi dengan instansi terkait sebagai upaya mendorong
pengembangan UMKM agar memiliki daya saing melalui perluasan pasar.

“Per Februari 2024, pembiayaan syariah yang disalurkan oleh perbankan di Sulawesi Utara
mencapai Rp1,3 triliun, meningkat 9,62% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, didominasi oleh kredit konsumsi non-UMKM seiring dengan
meningkatnya ketertarikan masyarakat pada instrumen keuangan syariah,”tutupnya.