Klaten, Sonora.ID  –  Sekda Kabupaten Klaten menerbitkan surat edaran yang berisi ajakan kampanye antikorupsi, pada selasa 23 April 2024.

Sesuai dengan surat edaran Nomor B/700/127/11 tanggal 23 April 2024, yang ditandai Sekda Jajang Prihono secara digital tentang ajakan kampanye antikorupsi.

Menyusul surat tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Klaten, secara serentak melakukan kampanye antikorupsi melalui media sosial, baik menggunakan akun resmi milik Dinas, Badan, BUMD, maupun menggunakan akun pribadi masing-masing.

Melalui edaran tersebut, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten diminta untuk mengkampanyekan antikorupsi melalui media sosial.

Baca Juga: Dorong Stabilitas Harga, Disketapang Kukar Adakan Gerakan Penanaman Cabai

Mereka diharapkan membuat story whatsApp dengan gambar dan video menggunakan jadwal serta materi yang telah disiapkan.

Dalam surat edaran tersebut terdapat ketentuan waktu unggah, yaitu mulai dari tanggal 24 April hingga 26 April 2024.

Selain itu, dalam surat edaran tersebut juga disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah diharapkan melakukan kampanye antikorupsi, termasuk pemasangan spanduk, banner, video pendek, dan aktivitas lainnya di berbagai media yang dimiliki. Perangkat Daerah juga diminta untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut dalam bentuk laporan pelaksanaan Kampanye.

"Ini menindaklanjuti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di setiap daerah kabupaten provinsi maupun kota untuk melaksanakan kegiatan kampanye antikorupsi," ucap Agus, Rabu (24/4/2024).

Sesuai dengan arahan dari Kepala Sekretaris Daerah, kampanye dilaksanakan selama bulan Maret hingga 25 April 2024.

"Setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bergerak untuk memasang spanduk, baliho, dan juga membuat video (sosial media)," tuturnya.

"Yang mana dari beberapa action kegiatan dari OPD paling tidak nanti secara masif dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Klaten, dan tentunya juga nanti diikuti oleh warga masyarakat," lanjutnya.

Ini juga merupakan kampanye moral antikorupsi, baik dari pemerintah maupun masyarakat di Klaten dan seluruh Indonesia. PKK dan Dharma Wanita juga ikut terlibat dalam kampanye antikorupsi ini.

"Setiap ada momen pertemuan, ada sedikit memasukkan kata-kata bagaimana pesan moral atau mindset perilaku dukungan mencegah perilaku anti korupsi," ujarnya.

Baca Juga: Desa Pela Menyita Perhatian dalam Nominasi Penghargaan Kalpataru Nasional

Agus menungkapkan bahwa tindakan korupsi merupakan kejahatan yang harus diberantas, baik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, warga masyarakat juga dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Terkait dengan mekanisme sistem dalam pelayanan publik, ini menjadi fokus penting untuk diperhatikan.

"Bagaimana pelayanan publik itu memberikan pelayanan dengan cepat, transparan, tanpa ada pungutan. Kalaupun itu tidak ada regulasi yang mengatur terkait pungutan, berarti harus free kan? Tidak ada seperti itu (pungutan)," paparnya.

Partisipasi masyarakat juga terlihat mengalami peningkatan yang semakin baik dalam survei perilaku antikorupsi di Kabupaten Klaten.

"Karena memang kontroling sosial, adanya aduan, adanya masukan, saran dan sebagainya ini menjadi bagian dari warga masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi pemerintah,"

"Menjadikan mindset yang sama-sama memberikan controling yang baik, untuk melakukan pencegahan korupsi yang ada di Klaten," katanya.

Penulis : Kharissa Herawati