Sonora.ID - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyerahkan Roadmap pembangunan Indonesia yang berisi berbagai rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Apindo Provinsi Jawa Barat (Jabar), Ning Wahyu Astutik, dalam acara Investor Daily Roundtable (IDR) yang diadakan di Bandung pada Kamis (25/4/2024) lalu.

"Kami dari Apindo Jabar juga akan turut berperan dalam menjaga kondusivitas dunia usaha di Jabar yang memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi dengan nilai investasi tertinggi sebesar 14,84% dari nasional," ungkap Ning.

Ning menyebut bahwa Jabar memiliki 51 kawasan industri dan berkontribusi terhadap PDB Jabar yang menempati peringkat ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur, dengan mencapai 12,56% dari nasional.

Menurutnya, sektor manufaktur di Jabar menjadi yang tertinggi mencapai 28,18% dari nasional. Bahkan ekspor Jabar menyumbang 14,15% dari nasional, dengan jumlah penduduk Jabar yang juga tertinggi di Indonesia, mencapai 17,86% dari total nasional.

Baca Juga: Daftar Hari Besar Bulan Mei 2024: Peringatan Nasional dan Internasional

Ning menuturkan bahwa meskipun menjadi provinsi dengan realisasi investasi tertinggi selama 6 tahun berturut-turut, Jabar masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya jumlah pengangguran yang mencapai 1,8 juta jiwa atau 24% dari nasional.

"Tingginya jumlah pengangguran ini menjadi tantangan bersama yang harus diselesaikan melalui kolaborasi pentahelix antara pengusaha, pemerintah, serikat pekerja, akademisi, dan media," tutur Ning.

Selain itu, lanjut Ning, Provinsi Jawa Barat mengalami pergeseran investasi dari padat karya ke padat modal. "Perubahan ini harus menjadi perhatian bersama karena akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja atau SDM yang berkualitas," kata Ning.

"Pada 2016 saja, penyerapan tenaga kerja per 1 Triliun investasi sebesar 3.497 orang, namun pada 2023 hanya mencapai 1.203 orang," ungkap Ning.

Terkait hal tersebut, dalam Investor Daily Roundtable bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Ning mengungkapkan bahwa transformasi kebutuhan tenaga kerja menjadi tantangan bersama dan perlu adanya peningkatan kualitas SDM untuk menciptakan daya saing.

Dalam diskusi tersebut, disepakati juga mengenai peningkatan kualitas SDM yang mesti ditopang dengan pengelolaan anggaran yang baik.

"Salah satu bentuk peningkatan kualitas SDM adalah melalui sektor pendidikan, yang harus dikelola dan dimaksimalkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing," kata Ning.

"Ning juga menyebutkan tentang Apindo Jabar yang menggelar program UMKM Merdeka, sebuah program pendampingan UMKM yang diharapkan mampu menumbuhkan minat berwirausaha mahasiswa sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menjadi solusi ketenagakerjaan di Jabar.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini di Jabodetabek, 28 April 2024

Selain itu, dalam diskusi tersebut diungkapkan tentang tingginya tensi geopolitik global, seperti konflik di Timur Tengah dan perang di Ukraina, yang membuat naiknya harga minyak di dalam negeri, yang berpotensi memperlebar alokasi anggaran belanja subsidi energi.

"Konflik di Timur Tengah ini berdampak pada perekonomian global termasuk di Indonesia. Ini menyebabkan kenaikan harga minyak dunia mengingat Iran merupakan produsen minyak terbesar ke-7 dunia pada 2023. Meskipun Indonesia tidak mengimpor minyak dari Iran, namun Indonesia sebagai negara net importir minyak akan ikut terdampak," ucap Ning.

"Kita ketahui, Pemerintah akan menahan harga BBM tetap stabil hingga Juni 2024. Namun konflik tersebut juga berpotensi menyebabkan inflasi dan menaikkan tingkat suku bunga. Selain itu, menyebabkan keluarnya investasi asing ke aset yang lebih aman, serta menganggu ekspor, yang akhirnya menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia," ungkap Ning.

"Untuk itu saya mengajak seluruh stakeholder agar selalu optimis dan bersatu padu dalam menghadapi tantangan global akibat konflik di Timur Tengah atau Israel - Iran, karena hal itulah yang membuat Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pandemi Covid-19 hingga konflik Rusia-Ukraina pada 2022, serta resesi global pada 2023," pungkasnya.