Sonora.ID - Soal CAT PPK Pilkada 2024 menjadi salah satu proses seleksi pendaftaran PPK Pilkada 2024.

Adapun PPK adalah kepanjangan dari panitia pemilihan kecamatan yang dibentuk KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan.

Jadwal Pendaftaran PPK Pilkada 2024

• Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK: 23-27 April 2024
• Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK: 23-29 April 2024
• Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPK: 30 April 2024-2 Mei 2024
• Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK: 24 April 2024-3 Mei 2024
• Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK: 4-5 Mei 2024
• Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK: 6-8 Mei 2024
• Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK: 9-10 Mei 2024
• Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPK: 4-10 Mei 2024
• Wawancara Calon Anggota PPK: 11-13 Mei 2024
• Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK: 14-15 Mei 2024
• Penetapan Calon Anggota PPK: 15 Mei 2024 
• Pelantikan Anggota PPK: 16 Mei 2024 

Berdasarkan jadwal pendaftaran di atas, seleksi tertulis calon anggota PPK Pilkada dilaksanakan 6-8 Mei 2024.

Calon pendaftar harus mempersiapkan diri dengan baik, termasuk latihan soal CAT PPK Pilkada 2024 agar lolos ke tahapan selanjutnya.

Berikut ini 30 contoh soal CAT PPK Pilkada 2024 dan kunci jawabannya sebagai bahan belajar.

1. Fokus pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih yang paling tepat adalah?

a. Akurasi data penduduk
b. Pelibatan RT
c. Akurasi data pemilih
d. Pelibatan RW
e. Pelibatan tokoh masyarakat

Jawaban: c

2. Dalam hubungan yang sifatnya hirarkis antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota maka?

a. KPU mengoordinir sekaligus KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota
b. KPU harus minta persetujuan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam membuat Keputusan
c. KPU menyusun dan menetapkan pedoman teknis yang menjadi acuan pelaksanaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota
d. KPU menyusun dan menetapkan pedoman teknis, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota juga masing-masing menyusun dan menetapkan pedoman teknis.
e. KPU mengkoordinir KPU Provinsi, dan KPU Provinsi mengkoordinir KPU Kabupaten Kota

Jawaban: e

3. Kapan dimulainya pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024?

a. Senin 27 Mei 2024
b. Selasa 28 Mei 2024
c. Rabu 29 Mei 2024
d. Kamis 30 Mei 2024
e. Jum'at 31 Mei 2024

Jawaban: e

4. Di bawah ini yang merupakan tugas PPK kecuali?

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaran pemilu ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU
b. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Kota
c. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaran pemilu di wilayah kerjanya
d. Melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan
e. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat

Jawaban: c

5. Calon yang menerima dana kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dapat dikenakan sanksi berupa?

a. Pidana penjara dan denda
b. Pembatalan pasangan calon
c. Penghentian kampanye
d. Peringatan tertulis
e. Peringatan lisan

Jawaban: a

6. Pada pelaksanaan Pilkada 2024, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK wajib ditandatangani?

a. Seluruh petugas PPS dan PPK
b. Ketua PPS dan Ketua PPK
c. Ketua PPK dan seluruh anggota dan saksi calon yang hadir dan bersedia tanda tangan
d. Paling sedikit 4 (empat) orang anggota PPK dan calon yang hadir dan bersedia tanda tangan
e. Paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir yang bersedia tanda tangan

Jawaban: e

7. KPU Kabupaten Kota menetapkan pleno untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam waktu paling lama?

a. Kurang dari 24 jam
b. 1 hari
c. 2 hari
d. 3 hari
e. 4 hari

Jawaban: b

8. KPU Kabupaten Kota melakukan pengawasan internal terhadap anggota PPK, PPS dan KPPS, pengawasan internal tersebut dilakukan terhadap dugaan?

a. Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah janji, dan atau pakta integritas
b. Kode Etik, Kode Perilaku, sikap dan atau integritas Ihsa
c. Kode Sikap, Tugas, Wewenang dan atau Tata Kerja
d. Tata Kerja, Standar Operasional dan atau Administrasi
e. Semua benar

Jawaban: A

9. Sesuai peraturan perundangan, PPK berkewajiban untuk, kecuali?

a. Membantu KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan
b. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan
c. Memutuskan dan melaporkan hasil pengawasan Pemilihan di tingkat kecamatan kepada pemerintah daerah
d. Membantu KPU Kabupaten Kota dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap
e. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Jawaban: c

10. Dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini dibantu oleh?

a. Pantarlih
b. Pantarlih dan PPS
c. Pantarlih, PPS, dan PPK
d. Pantarlih, KPPS, PPS, dan PPK
e. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan Pengawas Pemilu

Jawaban: c

11. DKPP menyusun kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas para penyelenggara pemilu. Penyusunan kode etik itu dilakukan dengan melibatkan?

a. KPU dan Bawaslu
b. MK dan Presiden
c. KPU dan MK
d. Bawaslu dan MK
e. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota

Jawaban: a

12. Tindakan yang secara sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dikategorikan sebagai pelanggaran?

a. Kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan
b. Tata usaha negara Pemilu/Pemilihan
c. Tindak pidana Pemilu/Pemilihan
d. Administrasi Pemilu/Pemilihan
e. Sengketa Pemilu/Pemilihan

Jawaban: c

13. Bukti yang dapat diajukan dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah?

a. Berita acara penghitungan
b. Surat dari DPC partai kepada DPP partai
c. Keterangan dari anggota pengawas pemilihan
d. Keterangan atau surat dari pemilih yang sah
e. Jawaban a dan c benar

Jawaban: a

14.Sumber dana Kampanye yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, kecuali?

a. Perusahaan Patungan Pemerintah dan Asing
b. Badan Usaha Milik Desa
c. Warga negara asing
d. Partai politik
e. Pemerintah

Jawaban: d

15.Lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan, dan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu adalah?

a. DK Bawaslu
b. DK KPU
c. MK
d. DKPP
e. MKD

Jawaban: d

16. DKPP yang merupakan penegak kode etik penyelenggara pemilihan umum singkatan dari?

a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
b. Dewan Kehormatan Pengawas Pemilihan Umum
c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
d. Dewan Kehormatan Penyangga Pemilihan
e. Dewan Kebijakan Penyelenggara Pemilihan

Jawaban: a

17. Kedudukan kantor KPU terletak di?

a. KPU berkedudukan di Jakarta
b. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia
c. KPU berkantor di Propinsi DKI Jakarta
d. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta
e. KPU RI di Jakarta, KPU provinsi di setiap provinsi, dan KPU Kab Kota di masing-masing Kabupaten Kota

Jawaban: b

18. Daftar Pemilih Tetap (DPT) disahkan dan diumumkan oleh?

a. KPU Kabupaten Kota
b. KPU RI
c. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
d. KPPS
e. PPS

Jawaban: a

19. Yang bukan merupakan tugas Sekretariat Jenderal KPU menurut pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah?

a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu
b. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU
c. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu
d. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU
e. Memeriksa dan memutus aduan dan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU

Jawaban: e

20. Keanggotaan DKPP ditetapkan oleh?

a. KPU
b. Presiden
c. Bawaslu
d. DPR
e. MK

Jawaban: b

21. Dalam menjalankan tugasnya, PPK bertanggungjawab kepada?

a. KPU Kabupaten Kota
b. KPU Provinsi
c. Bawaslu
d. Gubernur
e. Bupati

Jawaban: a

22. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah?

a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
d. Menghasilkankan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat
e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Jawaban: d

23. Apa kepanjangan dari PPK?

a. Petugas Pemungutan Kecamatan
b. Panitia Pemungutan Kecamatan
c. Petugas Pemilihan Kecamatan
d. Panitia Pemilihan Kecamatan
e. Panitia Pemilu Kecamatan

Jawaban: d

24. PPK sesuai UU No 7 Tahun 2017 dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat?

a. Provinsi
b. Kabupaten
c. Kecamatan
d. Kelurahan
E. Desa

Jawaban: c

25. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah?

a. KPU
b. Bawaslu
c. KPU, Bawaslu
d. KPU, Bawaslu, KPI
e. KPU, Bawaslu DKPP

Jawaban: e

26. Berapa jumlah anggota PPK setiap kecamatan?

a. 3 orang
b. 4 orang
c. 5 orang
d. 6 orang
e. 7 orang

Jawaban: c

27. Dalam UU Pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang?

a. Umum
b. Langsung
c. Rahasia
d. Jujur dan adil
e. Bebas

Jawaban: e

28. Di bawah ini adalah indikator pemilu demokratis, kecuali?

a. Penyusunan kerangka hukum
b. Hak memilih dan dipilih
c. Kampanye pemilu yang demokratis
d. Akses media dan kebebasan berekspresi
e. Adanya lembaga penyelenggara pemilu

Jawaban: d

29. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada?

a. Bupati
b. Bawaslu
c. Gubernur
d. KPU Provinsi
e. Presiden

Jawaban: d

30. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini, kecuali?

a. Relawan pengawas pemilu
b. Pendidikan politik bagi pemilih
c. Survei tentang pemilihan
d. Melaksanakan pemuktahiran daftar pemilih
e. Perhitungan cepat hasil pemilihan

Jawaban: d

Demikian 30 soal CAT PPK Pilkada 2024 dan kunci jawabannya yang dapat menjadi referensi.