26. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan pengawas PS merupakan tugas dari…

A. KPPS

B.PPK

C. KPU kabupaten/kota

D. Panwaslu kecamatan

E. Semua jawaban salah

Kunci jawaban: A

27. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat opini atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adaah opini…

A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain

B. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA

C. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris

D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi

E. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelmpok

Kunci Jawaban: B

28. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksankaan Pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraannya. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar yaitu…

A. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisensi, dan efektivitas

B. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan

C. Keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomis, efisiensi, dan efektifitas

D. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum dan sama kedudukannya didepan hukum

E. Mandiri, jujur, adil, dan Makmur

Kunci jawaban: A

29. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah…

A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis

B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas

C. Menjamin konsistensi pengaturan system pemilu

D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki tegitimasi rakyat

E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Kunci Jawaban: D

30. Kedudukan kantor KPU terletak dimana?

A. KPU berkedudukan di Jakarta

B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

C. KPU berkantor di provinsi DKI Jakarta

D. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta

E. KPU pusat di Jakarta, KPU provinsi di setiap provinsi dan KPU Kab/Kota di masing-masing Kabupaten/kota

Kunci Jawaban: B

31. Di Indonesia Pemilihan Umum Kepada Daerah dilakukan secara serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun…

A. 2004

B. 2009

C. 2014

D. 2015

E. 2019

Kunci Jawaban: D

32. Berapa banyak pengawas pemilu yang berada di tingkat kelurahan atau desa menurut UU Pemilu dan UU Pilkada?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Kunci Jawaban: A

33. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepada Daerah serentak tahun 2024 adalah pelaksanaan Pilkada serentak ke…

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 9

Kunci Jawaban: B

34. Berapa jumlah anggota KPU, KPU provinsi, KPU kab/lota, PPS dan PPK?

A. 9-7-5-5-3

B. 11-7-5-5-3

C. 7/5-5/7-5-5-5

D. 9-5/3-5-5-3

E. 7-5/7-3/5-5-3

Kunci Jawaban: E

35. Untuk menyelengarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK?

A. Panitia Pemungutan Kecamatan

B. Petugas Pemilihan Kecamatan

C. Petugas Pemungutan Kecamatan

D. Panitia Pemilihan Kecamatan

E. Panitia Pemilu Kecamatan

Kunci Jawaban: D

36. PPK berkedudukan dimana?

A. Kantor kecamatan

B. Kantor Polsek kecamatan

C. Pendopo kecamatan

D. Ibu kota kecamatan

E. Ibu kota desa/kelurahan

Kunci Jawaban: D

37. Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu adalah…

A. Bawaslu bersifat tetap, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwasliu bersifat Adhoc

B. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap, sementara Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu bersifat Adhoc

C. Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap, Panwaslu bersifat Adhoc

D. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan panwaslu tetap Panwaslih,Desa/Kelurahan bersifat Adhoc

Kunci Jawaban: D

38. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan KPU, Pemilihan Kepada Daerah serentak akan dilaksanakan pada…

A. 22 September 2024

B. 27 September 2024

C. 22 November 2024

D. 27 November 2024

E. 22 Desember 2024

Kunci Jawaban: D

39. Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 telah diatur di dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal…

A. Pasal 199

B. Pasal 200

C. pasal 201

D. Pasal 202

E. Pasal 2023

Kunci Jawaban: C

40. Jumlah daerah di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2024 adalah…

A. 35 provinsi 415 kabupaten dan 95 kota

B. 37 provinsi 414 kabupaten dan 94 kota

C. 37 provinsi 416 kabupaten dan 92 kota

D. 37 provinsi 415 kabupaten dan 93 kota

E. 38 provinsi 415 kabupaten dan 92 kota

Kunci Jawaban: D

41. Peraturan apa yang digunakan untuk mengartur penundaan Pemilu Kepala Daerah?

A. UU No. 22 Tahun 2007

B. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005

C. PP 6 Tahun 2005

D. UU No. 21 Tahun 2007

E. UU No. 32 Tahun 2004

Kunci Jawaban: B

42. Siapa yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap?

A. KPS

B. PPK

C. PPS

D. KPU Provinsi

E. KPU Kabupaten

Kunci Jawaban: D

43. Peraturan KPU yang mengatur tentang ajdwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 adalah…

A. PKPU Nomor 1 tahun 2024

B. PKPU Nomor 2 tahun 2024

C. PKPU Nomor 3 tahun 2024

D. PKPU Nomor 4 tahun 2024

E. PKPU Nomor 5 tahun 2024

Kunci Jawaban: B

44. Sistem apa yang digunakan dalam Pemilu untuk memilih para anggota Dewan Perwakilan Daerah?

A. Proporsional

B. Proporsional Terbuka

C. Distrik Berwakil Banyak

D. Suara Terbanyak

E. First past the post

Kunci Jawaban: C

45. Dibawah ini yang tidak masuk dalam tahap persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, yaitu…

A. Perencanaan program dan anggaran

B. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

C. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

D. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan

E. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

Kunci Jawaban: E

46. Di bawah ini yang bukan merupakan tugas, wewenang dan kewajiban KPU adalah…

A. Membantu KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih

B. Membantu KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan

C. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

D. Mnerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

E. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya

Kunci Jawaban: D

47. Berikut ini adalah pernyataan yang tidak benar tentang Panitia Pemungutan Suara (PPS), sesuai Undang-Undang Pilkada yaitu…

A. PPS berkedudukan di Desa atau sebutan lain/kelurahan

B. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota 6(enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2(dua) bulan setelah pemungutan suara

C. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya

D. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang

E. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK

Kunci Jawaban: E

48. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang telah dilakukan perubahan sebanyak…

A. 1 kali

B. 2 kali

C. 3 kali

D. 4 kali

E. 5 kali

Kunci Jawaban: C

49. Anda sering tinggal dalam lingkungan yang…

A. Sepi

B. Tertutup

C. Rumahnya berdekatan

D. Suasana penuh kekeluargaan

E. Suasana individual

Kunci jawaban: D

50. Bagi saya bekerja adalah…

A. Beribadah

B. Tugas

C. Mencari uang untuk nafkah

D. Kebutuhan

E. Kewajiban

Kunci Jawaban: C

Baca Juga: Bey Tidak Berminat Maju Di Pilkada Jabar 2024