Kemudian, bagi kepala desa/lurah yang mendapatkan NLP sekaligus Anubhawa Sasana Jagaddhita atas desa/kelurahan yang dipimpinnya, maka akan mendapatkan apresiasi tertinggi, yaitu anugerah Paralegal Justice Award 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, yang diwakili oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Mahkamah Agung, Irwan Rosady, mengungkapkan bahwa tidak seharusnya semua konflik yang ada di masyarakat naik ke ranah hukum.

Di sinilah peran penting kepala desa dan lurah dalam melakukan penyelesaian konflik di antara warganya.

“Dengan bantuan dan fasilitasi kepala desa dan lurah, diharapkan konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Mahkamah Agung mendukung penuh penyelenggaraan Paralegal Academy dan berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada kepala desa dan lurah,” tambah Irwan.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini, 29 Mei 2024 di Jabodetabek

Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Razilu, menyambut hangat seluruh peserta yang hadir.

Ia menekankan bahwa BPSDM melalui pendekatan Corporate University terus berfokus pada strategi manajemen SDM yang menyelaraskan pengembangan kompetensi dengan kebutuhan nyata organisasi.

“Kepala desa dan lurah yang menjadi peserta Paralegal Academy dapat dikatakan sebagai aparatur hukum yang menerapkan strategi Corporate University. Mereka akan kembali ke unitnya masing-masing untuk mengabdikan diri dalam penyelesaian sengketa hukum yang terjadi di masyarakat,” ungkap Razilu.

Razilu menambahkan bahwa peserta Paralegal Academy akan memperoleh kompetensi penting, termasuk pemahaman hukum dasar, kondisi wilayah dan kelompok kepentingan dalam masyarakat, hak asasi manusia, dan penyelesaian konflik.

Kompetensi ini diharapkan menjadikan mereka Non Litigation Peacemaker yang efektif.

Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Sofyan, dalam laporannya menyatakan bahwa pendaftar PJA 2024 mengalami peningkatan signifikan dari 765 orang di tahun 2023 menjadi 1.067 orang di tahun ini.

Setelah melalui seleksi ketat di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, akhirnya terpilih 300 orang yang akan mengikuti kegiatan ini.

“Kegiatan yang akan diikuti peserta meliputi pre-test dan post-test, pembekalan materi paralegal, mengikuti voting favorit publik, kunjungan ke Mahkamah Agung, mengikuti Upacara Hari Lahir Pancasila, serta pengukuhan sebagai Paralegal Indonesia,” tambah Sofyan.