Sonora.ID - Pemerintah bertugas untuk menjamin akses pendidikan bagi semua. Jaminan akses menjadikan orang tua, khususnya para ibu-ibu, tidak lagi repot dalam menyekolahkan anak-anaknya.

Hal ini disampaikan Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said dalam diskusi tentang pendidikan bersama Forum Wartawan Pendidikan di Jakarta, Rabu (29/5/2024).

"Memasuki tahun ajaran baru, saya membayangkan ibu-ibu di seluruh Indonesia risau terkait dengan urusan pendidikan anak-anaknya. Oleh sebab itu, saya berharap agar orang tua tidak boleh repot dalam menyekolahkan anaknya. Daftar bisa di mana pun dan dijamin anaknya dapat bangku sekolah," ujar Sudirman

Sudirman lalu menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendidikan. Pertama, setiap orang tua pasti menginginkan nasib yang lebih baik bagi anaknya. Karena itu, tugas pemerintah menjamin pendidikan dapat diakses oleh semua.

Kedua, khusus untuk Jakarta, dia berharap agar semua sekolah memiliki kualitas sama dan merata dengan kualitas layanan yang sama.

Baca Juga: MRT Jakarta Targetkan Kecepatan Baca Kartu Pembayaran Capai 0,5 Detik

"Contoh ideal seperti halnya servis perbankan yang memberikan kualitas layanannya sama di mana saja, kualitas sekolah seharus juga rata berkualitas. Sehingga semua anak bisa sekolah di mana saja. Dengan demikian tidak ada lagi istilah sekolah favorit," paparnya.

Ketiga, orang tua tidak boleh repot dalam menyekolahkan anaknya. "Mereka bisa daftar di mana pun dan dijamin anaknya dapat bangku sekolah," kata eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini.

Keempat, para ibu yang bekerja sambil mengasuh anaknya harus diringankan bebannya. Tempat penitipan anak (day care) berkualitas dengan harga terjangkau harus diperbanyak. Kelima, ⁠masa depan anak sangat ditentukan saat usia dini, sehingga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus menjadi perhatian serius pemerintah.

"Dalam pandangan saya, pendidikan merupakan investasi baik diselenggarakan oleh negara maupun pihak swasta. Investasi pendidikan tidak pernah salah. Apabila negara mendidik rakyatnya, maka akan menjadi bangsa yang sejahtera dan maju. Alangkah indahnya kebijakan pemerintah jika mempertimbangkan kesulitan para ibu-ibu, sehingga anaknya tetap mendapatkan pendidikan terbaik dan masa depan yang lebih baik."

Dalam kesempatan itu, Sudirman menceritakan kisah masa kecilnya di Brebes, Jawa Tengah yang hampir drop out dari sekolah.

Ditinggal wafat ayahnya sejak usia 9 tahun, ibunya harus berjuang mengasuhnya bersama adik-adiknya.

"Bagaimana sulitnya kami berenam (6 bersaudara). Ibu harus struggle ngurusin anak-anaknya, mulai dari makanan hingga sekolah. Jadi, kalau tidak ada peran negara, orang seperti saya akan jadi apa. Betul bahwa pendidikan merupakan kewajiban negara, untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan supaya mereka berdaya," tutur Sudirman.

Khusus untuk Jakarta, menurut Sudirman, merupakan kota besar yang memiliki kekuatan fiskal dan memiliki sumber daya manusia berkualitas.

Baca Juga: BMKG Prediksi Potensi Cuaca Ekstrem pada 30-31 Mei 2024, Ini Wilayah yang Patut Waspada

UU DKJ memberikan kewenangan kepada Pemprov Jakarta, salah satunya pendidikan sehingga bisa menata sektor ini lebih leluasa.

Kebijakan zonasi juga perlu dibarengi dengan ketersediaan bangku sekolah. Masalah ini, kata dia, bisa diselesaikan DKJ dengan anggarannya yang cukup besar.

Dia menambahkan, dengan kemampuan fiskal Jakarta yang cukup besar, maka juga perlu untuk meneruskan bantuan-bantuan pendidikan untuk meringankan beban orang tua.

"Kalau jumlah bangku tidak sama, pasti akan begini terus [perebutan bangku sekolah]. Susahnya apa [untuk menyelesaikan masalah ini]? Bangun jumlah bangku SMP sebanyak bangku SD, bangku SMA sebanyak bangku SMP, sehingga tidak ada lagi rebutan. Ini soal niat, kalau menyadari bahwa pendidikan adalah alat untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan memajukan bangsa," tegas Sudirman.