Banjarmasin, Sonora.ID – Pembatalan terhadap penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi isu utama yang diangkat sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan, belum lama ini.

Dalam aksi yang digelar di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan di Banjarmasin, peserta aksi menilai Tapera tidak hanya membebani masyarakat tapi juga meningkatkan potensi korupsi dari oknum tertentu.

Ketua Badan Koordinasi HMI Kalimantan Selatan, Abdi Aswadi, mengungkapkan bahwa pihaknya juga mengangkat dua isu lain yang dimasukkan dalam surat tuntutan.

Yakni terkait dengan desakan penghentian kriminalisasi terhadap aktivis dan komersialisasi pendidikan yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perwujudan UUD 1945.

Baca Juga: Malam Gala Dinner Rakornas KI Ke-15, Gubernur Kalsel: Pemprov Kalsel Terus Upayakan Keterbukaan Informasi Publik

“Jadi, ada aktivis yang sudah ditetapkan 12 bulan tahanan menjadi 18 bulan atas dasar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), padahal Ia mengkritisi dan itu bentuk kebebasan berpendapat,” tuturnya.

Sementara terkait dengan komersialisasi pendidikan, Abdi dan rekan-rekannya mendesak pemerintah untuk fokus pada rekonstruksi sistem pendidikan yang berkualitas dan pro terhadap rakyat.

Menyusul adanya wacana untuk menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mendapat penolakan keras dari banyak pihak dan akhirnya ditunda hingga tahun depan.

“Rencana kenaikan UKT sangat memberatkan rakyat Indonesia, khususnya mahasiswa baru,” terangnya lagi.

Padahal anggaran untuk sektor pendidikan di Indonesia yang dialokasikan APBD 2024 untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencapai Rp665 triliun.

Baca Juga: Dinilai Memberatkan, APINDO Jabar Minta Pemerintah Pertimbangkan Kembali Program TAPERA

Anggaran yang besar itu menurutnya sudah sangat besar dan seharusnya dapat mendukung pengembangan sektor pendidikan tanpa harus menaikkan UKT yang tiap tahun dinilai semakin tidak masuk akal besarannya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pemerintahh Pusat.

Ia mengaku sepakat dengan tiga poin tuntutan yang disampaikan massa dari HMI Kalimantan Selatan itu.

“Kami siap memfasilitasi tuntutan dari mahasiswa kepada Pemerintah Pusat, bukan hanya lewat surat atau email, tapi kita akan antar langsung tuntutannya,” tegas Supian.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan mengajak serta perwakilan dari mahasiswa Kalimantan Selatan untuk turut menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada perwakilan Pemerintah Pusat di Jakarta.